Kontras: 11 Anggota Kopassus Harus Disidang di Pengadilan Umum

on

Para pelaku penyerangan Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah terungkap. Meski demikian, pencapaian ini dinilai belum cukup. Sebab perlu adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar penyerang dapat diadili sesuai tindak kejahatannya.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang selama ini selalu menjadi dalil bagi TNI agar pelaku kejahatan militer tetap diadili di peradilan militer -- yang kerap menjatuhkan hukuman tidak adil atau lebih ringan. Karenanya, Kontras meminta pemerintah agar para pelaku diadili di pengadilan umum, bukan pengadilan militer.

"Pelaku penembakan Lapas Cebongan harus diusut tuntas. Harus diadili sesuai dengan tindak kejahatannya. Makanya kita ingin Perppu 31/1997 ini direvisi segera. Agar semua kejahatan yang dilakukan oknum militer tidak lagi disidang dalam peradilan militer yang sering sekali menjadi sarang impunitas bagi anggota TNI," tegas Ketua Kontras Haris Azhar di Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Dijelaskan dia, revisi Perppu ini harus dilakukan segera sebagai dasar hukum untuk mengadili para penyerang lapas seadil-adilnya.

"Penerbitan Perppu ini sangat mendesak guna dijadikan landasan hukum untuk memproses pelaku penembakan Lapas Cebongan. Agar diberikan hukuman sesuai dari tindak kejahatannya," tutur Aris.

Aris juga menyampaikan apresiasi terhadap tim investigasi TNI dan Polri yang berhasil mengungkap para pelaku. Menurutnya, hal tersebut merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum.

"Pengungkapan fakta keterlibatan 11 anggota Grup II Kopasus dalam penyerangan Lapas Kelas II Cebongan, Sleman, Yogyakarta adalah hal sangat baik," tutup Aris. (Riz)

Suka artikel ini?
Widji Ananta
Widji Ananta

  Full bio »

0 Comments