Sukses

Akbar Tandjung: Presiden Lebih Baik Mengecek Pernyataannya

Ketua DPR meminta Gus Dur untuk mengecek ulang pernyataannya. Namun, Gus Dur mengatakan, pernyataan itu adalah koreksi terhadap kejujuran etika berpolitik ala Akbar.

Liputan6.com, Jakarta: Tuduhan Presiden Abdurrahman Wahid dibantah keras. Menurut Ketua DPR Akbar Tandjung, dia tidak pernah membocorkan sejumlah kesepakatan pembicaraan di Jalan Irian, Jakarta Pusat, mengenai pencalonan Ketua MA, baru-baru ini. Bahkan, Akbar meminta Gus Dur untuk mengecek ulang pernyataannya tersebut. Demikian bantahan Akbar, dalam siaran pers yang dibacakan di Kantor DPR Jakarta, Sabtu (23/12) siang.

Menurut Akbar, dia merasa tak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden telah menyetujui seorang dari dua nama yang diajukan DPR. Namun, dalam pertemuan yang dihadiri pula oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab itu, Akbar mengaku hanya menekankan supaya Gus Dur segera menentukan Ketua MA dari kedua calon yang ada.

Akbar juga menilai, pernyataan Gus Dur di depan umum itu adalah tak etis karena berkait dengan pejabat lembaga tinggi negara yang lain. Kendati begitu Akbar luluh. Dia menyatakan tetap ikhlas dan akan [selalu] memaafkan pernyataan Gus Dur itu.

Namun Gus Dur bereaksi lain. Satu jam berselang setelah Akbar bicara, Gus Dur membalasnya melalui Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar di sebuah hotel di Jakarta. Menurut Wimar, pernyataan Gus Dur adalah sebuah koreksi terhadap kejujuran etika berpolitik Akbar Tandjung. Sebab, Gus Dur menilai, selama ini Ketua DPR telah melanggar sejumlah kesepakatan politik yang berkaitan dengan kejujuran. Terutama untuk kasus yang belakangan marak: Akbar melontarkan opini seolah-olah Presiden telah menyetujui pencalonan Ketua MA. Menurut Wimar, pernyataan cucu Wahid Hasyim itu adalah sebuah keluhan spontan setelah Akbar dianggap melanggar kesepakatan bersama.

Kendati demikian, Wimar berharap agar perbedaan pendapat antara Presiden dan Ketua DPR tak perlu ditanggapi serius. Sebab bisa menambah ketegangan di antara keduanya. Sedangkan, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Presiden berencana menyampaikan penolakan resmi terhadap kedua calon setelah Lebaran.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Yasril Ananta Baharuddin mengatakan, pernyataan Gus Dur adalah fitnah. Tuduhan itu juga dinilai sebagai menabuh "genderang perang" terhadap legislatif. Menurut Yasril, pernyataan itu sudah melecehkan, kaku, dan keras. Padahal, di bulan Ramadhan ini seharusnya Gus Dur dapat melakukan konsolidasi dengan berbagai kalangan dan tak mengulangi pernyataan yang kontroversial.

Yasril juga menegaskan, dalam pemilihan Ketua MA tersebut, Presiden dianggap bermain politik dengan mengaitkan Wakil Presiden untuk bersekutu dengannya. Padahal, jelas Ananta, dalam konstitusi tak disebutkan peran Wapres dalam pemilihan Ketua MA.(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini