KPU, Bawaslu, Kemendagri Selidiki Ricuh Palopo Jumat

Kericuhan yang terjadi saat pengumuman hasil rekapitulasi suara Pilkada di Palopo, Sulawesi Selatan, diduga akibat adanya indikasi KPUD yang tidak independen dan berpihak pada salah satu pasangan cagub. Hal tersebut membuat seluruh badan penyelenggara dan pengawas pemilu turun tangan.

"Ya hari Jumat nanti, kita (Bawaslu) bersama dengan Ketua KPU dan Dirjen Kesbangpol Kemendagri akan ke sana (Palopo) untuk mencari tahu akar masalahnya," ujar Ketua Bawaslu Muhammad, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Kerusuhan yang terjadi di Palopo ini dinilai merupakan salah satu dampak dari biaya penyelenggaraan Pilkada yang tinggi. "Kerusuhan tersebut bisa jadi karena ketidakpuasan dari calon kepala daerah yang telah mengeluarkan biaya tinggi, tapi kemudian kalah," kata anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 2 April kemarin.

Menurut Miryam, kerusuhan tersebut bisa juga dipicu oleh sikap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat yang diragukan independensinya. Sikap KPUD yang diragukan independensinya bisa menjadi persepsi publik bahwa KPUD berpihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.

"Parpol juga harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, tapi realitasnya sering tidak dilakukan," ucap Miryam.

Dalam kericuhan tersebut, massa membakar kantor Partai Golkar, kantor KPUD, kantor Kecamatan Warak Timur, Balaikota, kantor koran Palopo Pos, dan kantor Panwaslu. (Mut)