'Kerusuhan Palopo Dampak Tingginya Biaya Pilkada'

By Rizki Gunawan

on Apr 02, 2013 at 15:01 WIB

Kerusuhan yang terjadi di Palopo, Sulawesi Tengah dinilai merupakan salah satu dampak dari biaya penyelenggaraan pilkada yang tinggi.

"Kerusuhan tersebut bisa jadi karena ketidakpuasan dari calon kepala daerah yang telah mengeluarkan biaya tinggi, tapi kemudian kalah," kata anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Menurut dia, kerusuhan tersebut bisa juga dipicu oleh sikap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat yang diragukan independensinya. Sikap KPUD yang diragukan independensinya bisa menjadi persepsi publik bahwa KPUD berpihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.

"Parpol juga harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, tapi realitasnya sering tidak dilakukan," ucap Miryam

Untuk memimalisir tindakan anarkis dan kerusuhan, sambung dia, perlu dilakukan evaluasi pada penyelenggaraan pilkada. Karenanya, sebaiknya pilkada kabupaten/kota, proses pemilihannya dikembalikan ke DPRD setempat.

"Hal ini juga menjadi wacana pada pembahasan RUU Pilkada," ucap politisi Hanura tersebut.

Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan tidak setuju pada wacana mengembalikan pilkada kabupaten/kota ke DPRD. Jika terjadi gejolak pada pelaksanaan pilkada kabupaten/kota, persoalannya bukan pada pemilihnya masyarakat atau DPRD, tapi lebih kepada kesiapan proses penyelenggaraannya.

"Jangan halangi kedaulatan rakyat," tegas Hidayat.

Menurut dia, pilkada kabupaten/kota penyelenggaraannya harus tetap dipilih langsung oleh masyarakat. Tapi persiapannya harus lebih matang dan transparan.

"Penyelanggaraan pilkada, secara dipersiapkan secara matang, transparan, dan independen, sehingga tidak memicu ketidakpuasan dari pasangan calon yang kalah," cetus Hidayat. (Ant/Riz)

Suka artikel ini?
Rizki Gunawan
Rizki Gunawan

  Full bio »

0 Comments