PKS Tolak Pilkada Tidak Langsung

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung. Sebab, pilkada tidak langsung dinilai tidak menyehatkan kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Jangan halangi kedaulatan rakyat," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/3/2013).

Wacana pilkada tidak langsung kembali menguat setelah terjadi kerusuhan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah. Selain mengurangi ketegangan di masyarakat, pilkada tidak langsung dinilai bisa menghemat anggaran.

Namun, menurut Hidayat, kerusuhan yang terjadi setelah pelaksanaan pilkada jumlahnya tidak begitu besar. Tidak lebih dari 10 persen pilkada yang berbuntut kerusuhan. "Artinya, masih lebih banyak pilkada langsung yang berhasil dan tidak mengakibatkan kerusuhan. Jangan rakyat disalahkan," katanya.

Hidayat mengatakan bahwa sejumlah kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah terkait pilkada tidak sepenuhnya kesalahan rakyat. Dalam kerusuhan itu, juga ada andil pemerintah lewat aparat keamanan.

"Aparat keamanan kita ke mana? Intelijen kita ke mana? Petugas keamanan harus benar-benar siap hadir di masyarakat," tutur dia.

Dia menambahkan, pemerintah harus proaktif memberikan pendidikan politik yang benar kepada rakyat. Para kandidat kepala daerah tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang bernada provokatif kepada para pendukung. "Selain itu KPU selaku penyelenggara pemilu juga mesti bersikap adil dan tidak memihak. Yang tak kalah penting,"  kata Hidayat.

Usulan Pilkada tak langsung kembali mencuat setelah terjadi bentrok di Palopo, Sulawesi Selatan. Usai pengumuman rekapitulasi suara pemilihan Walikota Palopo, massa yang menolak akhirnya merusak segala fasilitas. Dari mulai kantor DPD Partai Golkar, Kantor Walikota, sampai kantor media Palopo Pos.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebut sudah 50 orang meninggal dunia akibat konflik Pilkada. Wacana Pilkada tak langsung kembali mengemuka. "Pemilihan langsung hanya di tingkat provinsi (gubernur), sedangkan kabupaten dan kota melalui perwakilan," kata Gamawan kemarin. (Eks)