Obama Desak Israel Hentikan Pendudukan Wilayah Palestina

Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyerukan pemerintah Israel agar menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem Timur -- yang merupakan wilayah Palestina. Menurutnya, jika Israel tetap melanjutkan pendudukan tersebut, perdamaian bakal sulit dicapai.

"Pembangunan permukiman itu tidak tepat. Perdamaian bakal sulit," seru Obama di Ramallah, usai berdialog dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir BBC, Jumat (22/3/2013).

Obama mengimbau Israel dan Palestina untuk menjalin kesepakatan bersama. "Perlu ada pembicaraan kembali yang menguntungkan kedua pihak meski nantinya bakal ada tekanan," ujarnya.

Sebelumnya, Obama menjadi pembicara utama di hadapan mahasiswa Israel -- yang ditayangkan stasiun televisi nasional. Dalam pidato emosional tersebut, Obama mendukung berdirinya Palestina.

"Negara Palestina Merdeka yang layak adalah satu-satunya cara untuk menjamin perdamaian dan keamanan bagi Israel. Saya yakin Presiden Mahmoud Abbas adalah mitra sejati bagi perdamaian dengan Israel," tutur Obama.

Menurut Presiden ke-44 AS itu, perbatasan antar kedua negara yang benar-benar disepakati harus ditetapkan demi menegakkan perdamaian. Negara Palestina yang merdeka harus dapat dipertahankan dan perbatasan sesungguhnya juga harus ditetapkan," kata Obama.

Selain itu, Obama juga menyampaikan keberatannya atas tindakan sepihak dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. "AS akan menentang tindakan sepihak yang berusaha melangkahi perundingan di PBB," tutup Obama.

Pembangunan Permukiman

Pada 30 November 2011, Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, mengakui Palestina sebagai negara. Status Palestina yang sebelumnya Badan Pengamat non Anggota PBB kini menjadi Negara Pengamat non Anggota PBB.

Keesokannya, pada 1 Desember 2012, Israel menyatakan rencananya untuk membangun lebih dari 3.000 rumah khusus Yahudi di wilayah yang sudah diakui pihak Internasional sebagai hak Palestina. Langkah ini diputuskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan delapan menteri kabinet senior. (Riz)

Rencana Israel ini mendapat reaksi keras dari pihak internasional, termasuk AS, Uni Eropa, dan Rusia. (Riz)