Operasi Terpadu di Aceh Segera Digelar

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah segera menggelar operasi terpadu buat menyelesaikan masalah di Aceh. Langkah ini ditempuh karena situasi di Tanah Rencong semakin kacau. Operasi tersebut masing-masing penegakan hukum, kemanusian, dan pemberdayaan aparatur negara. Sedangkan operasi pemulihan keamanan baru digelar bila sampai 12 Mei 2003, Gerakan Aceh Merdeka masih tak mau mengupayakan jalan damai. Demikian diutarakan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajudha seusai Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Megawati Sukarnoputri di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/5) [baca: Nasib Aceh Ditentukan Siang ini].

Hassan mengatakan, operasi berada di bawah tanggung jawab Kepala Polri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, dan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Dan, mereka akan berkoordinasi dengan menteri terkait lainnya. Tapi, menurut Hassan, pemerintah tak akan menutup pintu dialog dengan GAM, asalkan dilakukan sebelum 12 Mei 2003. Selain itu, GAM juga harus menerima dua syarat mutlak pemerintah: otonomi khusus dan demiliterisasi.

Seiring operasi tersebut, pemerintah juga terus melakukan pendekatan diplomatik dengan Swedia. Tujuannya agar pemerintah Swedia melarang Panglima Tertinggi GAM Hasan Tiro--kini sudah menjadi warga negara Swedia--memimpin gerakan pemberontakan di Aceh. Hassan menjelaskan, upaya diplomatik itu dilakukan secara tertulis. Selain itu, pemerintah pun sudah mengutus dua tim untuk melobi pemerintah Swedia. Tapi sejauh ini kedua usaha itu belum berbuah hasil. Karena hukum Swedia tak mengatur larangan semacam itu.

Persoalan Aceh memang serius dan melibatkan banyak kepentingan. Sampai-sampai, Amerika Serikat dan Jepang mengingatkan hal itu. Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, Duta Besar AS Ralph L. Boyce dan Dubes Jepang Yutaka Imura berpesan agar Jakarta tetap mengedepankan upaya damai. Dan, pemerintah harus memperhatikan amanat kedua negara itu. Sebab kedua negara itulah yang akan menjadi donor terbesar buat pembangunan kembali Aceh.

Sementara itu selagi Jakarta tengah menyusun "jurus", kekerasan di Serambi Mekah terus berlangsung. Korbannya pun bervariasi, bisa penduduk sipil, militer, dan anggota GAM. Sekitar pukul 14.30 WIB tadi, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Aceh Utara Amiruddin Adam menjadi korban. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bandar Kalisah ini tewas ditembak dua orang tak dikenal di Desa Mesjid, Kecamatan Langsa Barat, Aceh Timur.

Menurut Andi Adam, sopir dan famili korban yang selamat, penembakan terjadi sekitar 300 meter dari rumah Amiruddin. Dia dan korban baru pulang dari Kantor DPRD Aceh Timur. Ketika sedang meluncur di jalan, tiba-tiba sebuah sepeda motor yang dikendarai dua orang menyalip di sisi mobil dan langsung menembak Amiruddin.

Kekerasan tak hanya terjadi di Langsa Barat. Di kawasan Blang Badeh, Bireun, kekacauan pun berlangsung. Malah tambah ngeri. Di sana, TNI-GAM perang. Tapi sampai berita ini ditulis, belum diketahui pasti jumlah korban yang jatuh akibat kontak senjata tersebut.

Tiga hari silam, TNI dan GAM juga kembali terlibat baku tembak. Kontak senjata terjadi di kawasan Aceh Selatan, ketika sekitar 20 anggota GAM menyerang pos Marinir TNI di Desa Teupin Gajah, Kabupaten Aceh Selatan [baca: TNI-GAM Kembali Baku Tembak]. Menurut penuturan Wakil Komandan Satuan Tugas Penerangan Komando Operasi (Wadansatgaspen Koops) TNI Mayor Laut Eddi Fernandi kepada SCTV, seorang anggota GAM tewas dalam insiden tersebut.(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)