KemenPAN-RB: Biaya Lelang Jabatan Camat dan Lurah DKI Tak Mahal

By Andi Muttya Keteng

on Mar 21, 2013 at 18:39 WIB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan seleksi ketat (lelang jabatan) terhadap camat dan lurah agar mampu bertugas secara maksimal. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, biaya seleksi dan promosi jabatan camat dan lurah di DKI tidak mahal.

"Saya pikir biayanya enggak mahal. Jadi gini, panitianya semuakan sudah dibayar dari uang negara. Paling nanti honor untuk 1 orang yang kita hire (sewa) jadi panitia seleksi dari akademisi atau praktisi. Jadi jangan pikirkan mahal banget, enggak kok," ujar Eko di Balaikota, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Para calon camat dan lurah, ujar Eko, akan diseleksi sedemikian rupa hingga didapatkan 10 orang terbaik. Mereka kemudian masuk ke tahap seleksi selanjutnya yaitu Assesment Centre. Metode tersebut digunakan untuk menggali level kompetensi seseorang melalui serangkain jenis tes, seperti kompetensi leadership, communication skills, problem solving skills, team skills, dan sejenisnya.

"Unit cost untuk tahap Assesment Centre, 1 orang Rp 10 juta. Jadi seleksinya diperketat dulu, nanti berapa orang yang sudah kita wawancara, ambil 10 terbaik, kirim ke Assesment Centre," kata Eko.

Biaya pada tahap Assesment Centre, ujar Eko, tergantung pada jenis soalnya. Makin tinggi tingkat kompleksitas soal semakin mahal juga biayanya. Namun biaya tersebut diperkirakan tidak akan lebih dari Rp 7 hingga Rp 10 juta per orang. Dengan demikian biaya maksimal untuk 10 orang adalah Rp 100 juta.

Terhadap akademisi yang akan menjadi salah satu juri, Eko mengatakan mereka akan dibayar setiap kali hadir. "Sekali datang itu mereka kita bayar Rp 2 juta. Paling pertemuannya sekitar 5 kali. Jadi misalnya maksimal 1 orang Rp 10 juta, kalau untuk 4-5 orang, Rp 50 juta lah. Kalau untuk panitia enggak usah dibayar lagi, kan sudah dibayar pakai APBN," jelas Eko.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak mempersoalkan jika pembiayaan seleksi promosi jabatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ya enggak masalah kalau cukup kita pakai uang kita kok. CSR kan buat jaga-jaga. Karena ada yang ngomong sekitar Rp 7 miliar, itu saya pikir kegedean," kata Ahok.

Mengenai perhitungan biaya seleksi dan promosi jabatan dari KemenPAN-RB yang hanya menelan ratusan juta rupiah, Ahok mengatakan anggaran itu jika untuk 200 orang. "Ya itu untuk 200 orang. Kalau 40 ribu orang kan, Gimana? Tapi pak Made (Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Made Karmayoga) yang tahu," pungkas Ahok. (Sah)
Suka artikel ini?
Andi Muttya Keteng
Andi Muttya Keteng

  Full bio »

0 Comments