Patroli Ditingkatkan untuk Mempersempit Ruang GAM

Liputan6.com, Lhokseumawe: Panglima Daerah Militer Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Djali Yusuf mengakui, TNI dan Polri telah meningkatkan patroli, terutama di jalan raya dan daerah rawan konflik di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, sejak pemberlakuan Siaga I. Langkah ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak kelompok Gerakan Aceh Merdeka sehingga dapat meminimalkan penyerangan bersenjata terhadap pos-pos TNI. Namun, Djali membantah tuduhan Juru Bicara GAM wilayah Pase Tengku Jamaika yang mengatakan aparat keamanan menyisir warga pedesaan demi memburu anggota GAM. "Siaga penuh artinya tentara tak punya kesempatan untuk meminta izin atasan untuk bertindak. Mereka siap dengan segala peralatannya menghadapi perkembangan situasi," kata Djali di Lhokseumawe, NAD, Rabu (30/4). [Baca: Djali Yusuf: Sejak Kemarin NAD Siaga Satu].

Di Lhokseumawe, pasukan TNI dan Polri terutama ditugaskan di ruang lingkup warga sipil seperti di jalan-jalan yang banyak dilalui kendaraan umum dan sekitar proyek-proyek vital nasional. Namun keberadaan mereka tak membawa ketegangan bagi masyarakat. Mereka tetap beraktivitas secara normal. Demikian juga dengan Banda Aceh. Berbagai aktivitas sehari-hari seperti bersekolah, ke kantor sampai berdagang tetap berjalan meski banyak tentara dan polisi berkeliaran. Kepadatan jalan-jalan protokol kota pun tak berkurang. Namun, tak demikian dengan orang-orang yang tinggal di Bireun, Aceh Utara. Hampir sepanjang konflik RI-GAM berlangsung hingga sekarang, mereka masih diliputi rasa was-was dan ketakutan. Pihak lain yang tertimpa dampak buruk akibat kegagalan perdamaian RI-GAM adalah pengusaha bus antarkota antarprovinsi karena jumlah penumpangnya berkurang drastis sedangkan armada bus yang beroperasi tetap.

Selain peningkatan Operasi Pemulihan Keamanan, pemerintah juga mulai menjalankan Program Operasi Kemanusiaan dengan mengirim Menteri Informasi dan Komunikasi Syamsul Muarif ke Banda Aceh, hari ini. Di sana, dia akan mensosialisasikan bentuk pelaksanaan Operasi Kemanusiaan yang diputuskan dalam Sidang Kabinet yang dilaksanakan beberapa waktu silam, kepada pemerintah daerah setempat.

Tugas lainnya adalah mendengar aspirasi rakyat Aceh soal cara jitu meredam konflik yang sudah banyak menelan korban ini. Selanjutnya, Gubernur NAD Abdullah Puteh juga bakal menemui pemerintah pusat ke Jakarta untuk memperjelas cara-cara penerapan tiga operasi pemulihan Bumi Serambi Mekah.

Lain TNI dan Polri, lain pula ulama yang tergabung dalam Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, dan Ulama Nasional Indonesia. Rabu siang tadi, mereka menemui Wakil Presiden Hamzah Haz untuk menawarkan bantuan pemulihan keamanan Tanah Rencong. Caranya, dengan menemui GAM dalam jangka waktu dua pekan yang diberikan pemerintah kepada kelompok separatis itu.

Keputusan yang diambil berdasarkan hasil Muzakarah Nasional XI di Medan, Sumatra Utara, beberapa waktu lampau itu diambil atas dasar keprihatinan terhadap banyaknya pertumpahan darah selama pertikaian RI-GAM. Selain menawarkan bantuan tersebut, para ulama juga meminta pemerintah meninjau ulang peran Henry Dunant Center sebagai fasilitator dialog RI-GAM. Alasannya, lembaga swadaya masyarakat asing itu dinilai tak cukup bersih untuk membantu menyelesaikan masalah. Bahkan, Koordinator Alim Ulama se-Indonesia Muzakkir mensinyalir ada pihak-pihak yang bermain di sana. Untuk itu, mereka mengimbau lebih baik HDC ditiadakan.

Anggota alim ulama se-Indonesia bernama Sechan Shahab malah meminta pemerintah menangguhkan pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) di Aceh. Dia mengusulkan DOM diubah menjadi DOA alias Daerah Operasi Alim Ulama dengan program yang dinamai Operasi Salam: damai, sejuk, indah disertai kalimat-kalimat Allah sebagai senjata. Hamzah menyambut baik ide para ulama dan berjanji menindaklanjuti dengan menyampaikannya pada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono.

Upaya lain pemerintah membungkam kekuatan GAM yakni dengan memperketat arus masuk dari luar negeri lewat jalur laut [baca: KSAD: Senjata GAM Dipasok dari Berbagai Jalur]. Terbukti, Selasa kemarin, ditemukan lima pucuk senjata dari sebuah kapal nelayan di Perairan Jambo Aye, Aceh Utara. Terdiri dari jenis satu jenis M-16, satu AK-47, dan sisanya pistol Walther serta FN. Setelah nomor-nomor senjata itu diteliti, ternyata diduga kuat berasal dari Thailand. "Kita akan klarifikasi dengan laporan intelijen Thailand. Ada nomor-nomor senjata yang diduga dari sana," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh. Sementara tiga anggota GAM yang ditangkap karena kedapatan membawa lima senjata itu masih ditahan.(MTA/Tim Liputan 6 SCTV)