Sesajen Bawang Mahal, Dermawan Gratiskan Ritual Potong Gigi

Melonjaknya harga bawang merah dan bawang putih berdampak pada pembuatan sesajen di Pulau Dewata. Syukurlah ada dermawan yang menggratiskan ritual potong gigi.

Sebanyak 850 warga Bali mengikuti prosesi ritual Mepandes Massal atau upacara potong gigi yang diselenggarakan keluarga Puri Agung Satria di Kota Denpasar pada Senin 18 Maret 2013.

"Peserta Mepandes Massal ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Karena biaya yang mencapai ratusan juta tersebut ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Puri Agung Satria Denpasar," kata Ketua Panitia Pelaksana Pemandes Massal Made Sura di Denpasar, Minggu (17/3/2013).

Kegiatan ritual ini, lanjut dia, diikuti dari semua jenjang umur. Mulai peserta tertua yaitu seorang wanita berumur sekitar 63 tahun dan peserta termuda berusia 15 tahun.

"Mepandes Massal ini untuk menghemat biaya bagi warga masyarakat. Apalagi sekarang ini harga kebutuhan barang-barang kian meningkat. Seperti bawang putih dan bawang merah yang merupakan pendukung sarana dalam pembuatan sesajen dan konsumsi," jelas Sura.

Potong gigi massal kali ini, sambung dia, tingkat upacara sesuai dengan ajaran agama Hindu di Bali tergolong tingkat madya utama atau tingkat menengah utama.

"Rangkaian upacaranya akan dimulai pada hari Minggu ini dengan acara ngengkeb. Senin besok acara puncak upacara potong gigi itu," tutur Sura yang juga Ketua Adat Desa Yangbatu Denpasar.

Ketua Panitia Potong Gigi Massal Cokorda Alit menegaskan seluruh peserta potong gigi massal sama sekali tidak dipungut biaya. Kegiatan ini murni swadaya dari dana keluarga Puri Satria. Apalagi potong gigi massal sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh para pendahulu Puri Satria.

"Ini bagian dari yadnya (keikhlasan). Dulu pernah diselenggarakan upacara seperti ini pada tahun 1961 dengan jumlah peserta saat itu sekitar 300 orang. Kami hanya ingin melanjutkan apa yang pernah dibuat oleh para pendahulu kami," ucap Cokorda Alit.

Humas acara Mepandes Massal Nyoman Gde Sudiantara mengatakan, pihaknya secara resmi tidak ada mengundang pejabat negara maupun politisi.

"Kami secara resmi tidak mengundang pejabat negara atau pimpinan pemerintah daerah dan ketua partai politik. Kalau mereka mau datang secara pribadi dipersilakan. Karena itu bagian dari toleransi dalam kehidupan berbudaya dan beragama," kata Sudiantara. (Ant/Sss)