Diisukan Jadi Mentan, Fadli Zon Beber Solusi Atasi Bawang Mahal

Kenaikan harga bawang putih dan bawang merah hampir 100 persen. Harga bawang merah yang awalnya hanya Rp 20 ribu per kilogram, kini melonjak menjadi Rp 40 ribu per kilogram di banyak tempat seperti pasar-pasar di Jakarta dan sejumlah kota di Jawa.

"Jelas hal ini sangat memberatkan beban ekonomi masyarakat," kata Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (15/3/2013).

Menurutnya, saat ini pasokan bawang putih sangat bergantung pada impor. Bahkan 95 persen bawang putih diimpor. Kenaikan harga bawang yang tak wajar ini, lebih disebabkan oleh adanya rente dan kegagalan mengatur izin impor, serta miss management pemerintah dalam mengatur perencanaan produksi, stok, impor bibit, distribusi, dan pengendalian impor.

Untuk menangani hal ini, lanjut Fadli, harus ada langkah strategis pemerintah. Untuk kebijakan bawang putih, hilangkan rente izin impor.

Selain itu, jelas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, aturan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) harus transparan, tak berubah-ubah, tak mendadak, dan cepat diputuskan. RIPH tak boleh hanya diberikan pada perusahaan tertentu.

"Untuk kebijakan bawang merah, kita harus tingkatkan produksi dalam negeri, diiringi perbaikan kualitas bibit. Kalau perlu yang kita impor itu khusus bibitnya, bukan konsumsi. Itu jauh lebih untung. Selanjutnya perlu dilakukan pengendalian hama, penyakit, dan penggunaan rumah plastik," ucap pria yang dikabarkan bakal menjadi Menteri Pertanian menggantikan Suswono ini.

Fadli menuturkan, pemerintah juga bisa membuat sentra produksi bawang baru selain di Brebes, NTB, Bali, dan Probolinggo. "Menanam bawang merah hanya perlu waktu kurang dari 2 bulan. Jadi tak ada alasan tak bisa," tegasnya.

Dia menyatakan, sinergi antara pemerintah dengan HKTI, KTNA, dan Dewan Bawang Nasional dalam mengendalikan produksi, distribusi, dan impor cukup penting. "Kondisi ini juga sebagai kritik atas impor kita yang lebih besar dibanding ekspor. Ke depan pemerintah juga harus menyeimbangkan rasio kuota impor dan ekspor," pungkasnya. (Frd)