DPRD Kritik Dana Lelang Jabatan Jokowi-Ahok Dari CSR

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengkritik rencana Pemrov DKI menggunakan dana sosial (CSR) dari perusahaan swasta untuk membiayai konsultan perekrutan lelang jabatan. Ia menganggap seharusnya pemerintah yang bertanggung jawab untuk masalah dana.

"Harusnya biaya pemerintah secara langsung. Tidak boleh dibiayai pihak swasta. Itu untuk menghilangkan konflik kepentingan. Apa tidak dimungkinkan pengusaha nitip boleh bikin ini, pindahin itu. Atau sponsori calon tertentu menyingkirkan calon lain," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/3/2013).

Ia menerangkan, seharusnya tidak ada intervensi dari pihak luar terhadap rekrutmen pegawai. Untuk biaya konsultasi, menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 mampu menanggungnya.

"Seleksi enggak mahal. Anggap saja biaya konsultasi dan panitia Rp 100 juta. Saya kira APBD sebesar DKI Jakarta enggak masalah. Bisa dimasukin APBD perubahan," kata pria yang akrap disapa Sani itu.

Ia mengatakan, dana CSR perusahaan seharusnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masih banyak kegiatan sosial yang bisa didanai oleh CSR, seperti rehab sekolah, penambahan Puskesmas yang sampai saat ini masih keteteran, dan lain-lain. Pemerintah, kata Sani, diharapkan fokus menyelesaikan 1 program, baru kemudian pindah ke program yang lainnya.

"Diprioritaskan ke arah sana saja, kalau ini murni seleksi pejabat pemerintah. Saya garis bawahi, supaya pemerintah tidak menyelenggarakan program sporadis masuk RPJMD dan masuk APBD. Jangan sampai biaya seleksi pejabatan jadi skandal, daripada menjadi efek bagi pemerintah bisa ditunda sedikit. Ini berkaitan tata kelola," jelas Sani.

Maka dari itu, sambungnya, pemerintah harus berkonsultasi juga dengan Mendagri dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), apakah diperbolehkan menggunakan CSR bagi kepentingan pejabat negara. Daripada salah langkah dan jadi masalah, lebih baik menggunakan anggaran pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) mengatakan bahwa jika perlu pendanaan seleksi dan promosi jabatan lurah camat dibantu oleh CSR perusahaan. Begitupun dengan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga yang mengaku bekerjasama dengan pihak swasta. (Mut)