Mangkir Hearing Ketenagakerjaan, Dahlan Iskan Dikecam DPR

Pembahasan masalah ketenagakerjaan di Komisi IX DPR tidak berjalan baik lantaran Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mangkir dari undangan hearing. Komisi IX DPR pun berang dan mempertanyakan keseriusan Dahlan dalam membenahi masalah kesejahteraan pekerja.

“Tidak ada alasan untuk menunda-nunda atau mengesampingkan masalah ketenagakerjaan. Dengan dipanggilnya Meneg BUMN untuk hadir dalam rapat di DPR menjadikan masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah serius,” kata anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah kepada liputan6.com di Jakarta, Jumat (1/3/2013).

Sebagai pejabat negara, lanjut Poempida, Dahlan seharusnya bisa menghargai lembaga DPR yang kedudukannya sejajar dengan Presiden. Terlebih masalah ketenagakerjaan di internal perusahaan BUMN juga sering mengalami perselisihan hubungan industrial. Ini menandakan ada ketidaksepahaman antara direksi perusahaan BUMN dengan pekerja.

“Untuk itu, Meneg BUMN harus mampu memonitor dan mengawasi situasi ini agar direksi mampu mengelola konflik ketenagakerjaan dengan baik,” kata politikus Golkar ini.

Otak kesejahteraan BUMN, demikian Poempida, seharusnya tidak sekadar mencari profit semata, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan karyawan. Meneg BUMN harus mampu mewujudkan good corporate governance.

“Saya mengimbau kepada Komisi IX untuk melakukan indeks, BUMN mana yang rapornya merah, agar tahu bahwa good corporate governance tidak semata-mata berpatokan pada profit oriented,” tukas Poempida. (Sah)