Komisi II: KPUD Jabar Jangan Terpenjara Hasil Survei

Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat, Komisi II DPR-RI menyambangi Bandung, Jawa Barat untuk memastikan seberapa jauh persiapan Pilkada di daerah tersebut.

Dalam kunjungan kerjanya, Komisi II DPR RI berharap, jangan sampai menjamurnya lembaga-lembaga survei yang akan melakukan hitung cepat atau quick count, pada Pilkada Jabar, membuat KPUD Jabar terpenjara. Artinya, KPUD tetap berjalan pada jalurnya tanpa terpengaruh hasil quick count.

"Jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur besok, ada banyak lembaga survei yang akan merilis hasil hitung cepatnya. Hasilnya mereka rilis dan pemenangnya bisa ketahuan, bagi saya itu tidak fair. KPUD jangan sampai terpenjara hasil quick count," ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar, di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (23/2/2013).

Menurut Agun, hasil quick count bisa saja memengaruhi KPUD dalam menentukan siapa yang dapat menduduki kursi tertinggi di Jawa Barat. Untuk itu, KPUD harus berhati-hati.

"Karena hasil quick count yang dirilis itu sudah dianggap final oleh masyarakat, KPUD jangan mengikuti, harus hati-hati," tuturnya.

Pernyataan itu pun langsung dibalas Ketua KPUD Jawa Barat, Yayat Hidayat. Menurutnya, hasil hitung cepat tidak akan mempengaruhi institusinya.

"Tidak ada masalah dari quick count, bagi KPUD itu cuma kembang-kembang pilkada," katanya.

Selain itu, bagi Yayat, masyarakat harus menunggu untuk pemimpin baru mereka yang resmi merujuk keputusan KPUD yang akan dikeluarkan pada 3 Maret 2013.

"Jadi yang resmi 3 Maret 2013. Quick count itu hanya menambah dag-dig-dug peserta dan pemilih saja," imbuhnya. (Riz)