Ical Tak Merasa Diserang SBY Lewat Lapindo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Grup Bakrie untuk segera menyelesaikan ganti rugi bencana lumpur Lapindo kepada rakyat Sidoarjo. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie merasa, permintaan SBY itu bukan merupakan serangan politik jelang Pemilu 2014.

"Menurut kami setelah berkoordinasi dengan Pak Ketua Umum (Aburizal Bakrie), kelihatannya Pak SBY hanya sekadar mengingatkan," kata Anggota DPR Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin ketika ditemui di Jakarta, Jumat (15/2/2013).

Dia juga mengatakan, Aburizal Bakrie justru berterimakasih karena Presiden SBY sudah memberi perhatian khusus terhadap persoalan Lapindo. Nurul menambahkan, pihaknya menyadari bahwa pada 2013 yang merupakan tahun politik menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden, suasana politik cenderung ramai, namun partainya tidak ingin terbawa arus.

"Kami tetap harus berkepala dingin. Kami sebagai bagian dari koalisi pemerintah tentunya harus bersama-sama sampai akhir Pak SBY menjabat pada 2014," ujarnya.

Dia menekankan, Partai Golkar menilai positif pernyataan Presiden SBY tentang masalah pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo dan meyakini hal itu tidak mengandung muatan politik ataupun bertujuan menyerang Partai Golkar. "Kami tidak berpikir negatif karena kami tidak ingin terjebak dalam pertarungan 'adu domba'. Kami juga tetap ingin menjadi partai yang cerdas dalam melihat suasana. Tidak ingin memperkeruh, Golkar menanggapi pernyataan Presiden dengan baik," imbuh Nurul.

"Presiden berbicara tentang hal ini (Lapindo) dengan konteks nasional karena ini kasus nasional, jadi bukan 'party to party' (antar partai)," lanjutnya.

Terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para korban lumpur Lapindo, menurut dia, pihak Lapindo Brantas hanya meminta waktu untuk menjadwal ulang pembayaran-pembayaran yang masih tersisa. "Jadi, niatnya pasti tidak akan melupakan, cuma meminta waktu untuk pembayaran yang sudah menjadi konsensus diantara pihak-pihak yang terkait," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menolak tudingan yang menyatakan kepedulian Susilo Bambang Yudhoyono kepada korban lumpur Lapindo bermuatan politik.

Dia juga membantah anggapan yang menyebut pernyataan SBY soal lumpur Lapindo sebagai serangan politik kepada Partai Golkar. Menurutnya, suatu hal yang wajar bagi SBY sebagai seorang presiden untuk memberi pernyataan tentang masalah Lapindo karena itu merupakan kasus nasional.

"Pak SBY ingin di akhir masa pemerintahannya segala persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat bisa selesai. Imbauan ke PT Lapindo ini agar presiden tidak dianggap tak peduli," kata Sutan. (Ant/Mut)