Buruh dan Masyarakat Sipil Kini Berkoalisi

Sejumlah organisasi buruh berkumpul mendeklarasikan Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAS) di kantor YTKI, Jakarta, Selasa (2/12/2013). Koalisi itu dibentuk seiring makin meningkatnya kekerasan dan kontrol negara terhadap berbagai bentuk gerakan perjuangan masyarakat sipil dalam pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang berdaulat.

Selain itu, menurut Presiden KSPI Said Iqbal, koalisi ini merupakan bentuk perjuangan gerakan buruh seperti Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) bersama gerakan masyarakat sipil lainnya (KontraS, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, TURC) untuk memperjuangkan tegaknya hak-hak warga negara sepenuhnya.

Dalam deklarasi itu, lanjut Said, para buruh merumuskan tiga tuntutan kebebasan (3B) mereka. Pertama, menuntut negara menjamin kebebasan untuk berorganisasi, berkumpul dan menyatakan pendapat secara demokratis serta menolak kriminalisasi terhadap buruh, perempuan, petani, dan masyarakat sipil lainnya.

Kedua, tambah Said, menuntut negara menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dari kemiskinan, dengan menghapuskan outsourcing dan kebijakan upah murah serta memberlakukan jaminan sosial bagi seluruh rakyat tepat waktu, sesuai amanat UUD 1945 No. 24/2011 dan UU Nom 40/2004.

Dan ketiga, menuntut negara menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut, dengan menolak berbagai kebijakan negara yang mengancam dan meneror rasa aman masyarakat, sesuai dengan RUU Keamanan Nasional dan RUU Organisasi Massa, UU No. 7/2012 dan UU No. 17/2011.

"Masyarakat sipil harus dijamin kesejahteraannya, dan kami akan terus berjuang menuntuk hak kami. Koalisi ini akan terus membesar dan berkembang," imbuh Said . (Mut)