Kasus Video Porno Kembali Diangkat, F-PDIP Tunggu Surat BK

Badan Kehormatan (BK) DPR berencana kembali menggelar sidang kode etik terkait kasus video porno yang diduga dilakukan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Karolin Margareth Natasha. BK pernah membawa kasus itu ke Mabes Polri, tetapi persoalannya tak kunjung usai.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, menyatakan pihaknya belum mambahas hal tersebut secara internal. Sebab, BK DPR belum memberikan surat pemeriksaan Karolin kepada F-PDIP.

"Karena pemberitahuan belum ada dari BK terkait hal tersebut, tentu saja kita belum perlu merapatkan. Apanya yang perlu dirapatkan karena tak ada yang perlu dirapatkan kembali," kata Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/2014).

Puan menjelaskan, pihaknya akan mengikuti aturan hukum yang berlaku mengenai kasus tersebut. Karena itu, pihaknya saat ini tengah menunggu surat resmi dari BK DPR mengenai permasalahan yang melibatkan anggota fraksinya.

"Kita ikuti aturan dan hukum yang ada saja. Kalau ada hal yang perlu disikapi lebih lanjut kemudian ada laporan dari BK ya tentu saja saya menunggu dulu surat dari BK seperti apa, karena sampai sekarang fraksi belum mendapatkan surat  pemberitahuan dari BK yang katanya mau disikapi lebih lanjut," pungkasnya.

Sebelumnya, BK telah menyerahkan persoalan video mesum yang diduga melibatkan anggota Dewan itu kepada kepolisian. Sebab, BK beralasan tak punya perangkat untuk menganalisa video itu secara sahih.

Selain itu, BK juga telah melakukan klarifikasi secara langsung kepada yang diduga memerankan video porno tersebut, Karolin Margareth Natasha. Namun, Karolin membantah dirinya pelaku dari video mesum tersebut.(Ado)