Aktivis Petisi 28 Desak KPK Usut Data Pajak Keluarga SBY

Aktivis Petisi 28 menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan bocornya data pajak keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Petisi 28 menduga ada kepentingan politis di balik bocornya data-data pajak keluarga SBY.

"Kenapa ini sampai bocor? Berati negara telah gagal menjalankan fungsinya," kata Fuad Bawazier yang juga hadir dalam aksi Petisi 28 di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2013).

Fuad prihatin, kasus-kasus seperti ini menjadi komoditas untuk menekan lawan politik. Fuad yang juga mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto ini menduga ada penyalahgunaan kepentingan pajak.

"Pajak itu sumber penerimaan negara. Tidak boleh dicanmpuradukkan dengan masalah-masalah seperti itu," kata Fuad. Fuad menilai, bocornya data-data pajak keluarga SBY ini seperti menggunakan modus saling bongkar. "Ada yang balas dendam, ini hancur-hancuran. Rahasia negara tidak ada lagi," jelas Fuad.

Hal senada disampaikan aktivis Petisi 28 lainnya, Boni Hargens yang mendesak KPK mengusut kasus dugaan bocornya data pajak SBY. Boni di sisi lain merasa banggga dengan aksi KPK yang menangkap Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Tetapi, itu tidak berati menutup pintu untuk kasus dugaan bocornya data pajak keluarga SBY.

"Kenapa kasus pajak Presiden tidak diinvestigasi, tidak lebih dulu ditindaklanjuti," ujar Boni.

Menanggapi soal ini, juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha sudah memberikan tanggapan. Julian mengimbau kasus ini tidak menjadi perhatian khusus. "Tak usah diberitakan secara khusus," kata Julian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu lalu (30/1/2013).

Julian justru mengimbau agar Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang memberikan penjelasan soal dugaan bocornya data pajak keluarga Presiden. "Ditjen pajak sudah seharusnya menjelaskan. Yang paling berwenang dan pantas menjelaskan ditjen pajak," kata Julian. (Ism)