Biaya Politik Tinggi, Parpol Berlomba Buru Duit Negara

Biaya politik di Indonesia membuat para partai politik berlomba-lomba mengeruk anggaran negara melalui kementerian atau lembaga pemerintahan yang ditempati para kader partai politik.

Terutama, menjelang pemilihan umum yang membutuhkan dana besar untuk memenangkan partai tersebut sebagai pemenang. "Mau tidak mau dia (para kader parpol yang menjabat menteri) bermain juga. Kalau tidak punya amunisi yang banyak, mereka akan kalah," kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan saat ditemui usai peluncuran Open Budget Survey (OBI) 2012, Minggu (3/2/2013).

Yuna menilai kasus yang menerpa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq juga bagian dari upaya menambah amunisi keuangan partai dalam menghadapi pemilu 2014. Apalagi, Menteri Pertanian diisi oleh Suswono, yang merupakan kader PKS.

"Ya kita kan tahu sendiri bahwa Mentan adalah kader PKS, dan soal impor daging sapi ini kan sudah lama terendus. Nah itu yang membuat mereka terjebak. Dan kami melihat bahwa ini adalah kasus baru di domain yang baru karena berkaitan dengan masalah perizinan," tuturnya.

Ia juga meyakini, Luthfi pasti punya pengaruh ke Kementerian Pertanian karena mentrrinya dari PKS. Menurut Yuna, "Jadi yang dipengaruhi ya Mentannya." (Yus)