Indonesia Ranking Tertinggi Keterbukaan Anggaran Se-Asia Tenggara

Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan International Budget Partnership (IBP), pada tanggal 23 Januari 2013 lalu menunjukkan peningkatan indeks transparansi anggaran Indonesia dari skor 51 pada tahun 2010 menjadi skor 62 pada tahun 2012.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan menjelaskan, skor 62 tersebut menunjukkan transparansi anggaran Indonesia berada pada ranking tertinggi se-Asia Tenggara.

"Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara memang Indonesia paling tertinggi di tahun 2012 ini dengan skor 62. Filipina dengan skor 48, Malaysia 39, Thailand dan Timor Leste masing-masing dengan skor 36, Vietnam 19, Kamboja 15, dan Mianmar 0," kata Yuna dalam acara peluncuran OBI 2012 di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2013).

Dijelaskan dia, skor Indonesia saat ini berada di atas skor rata-rata terhadap 43 dari 100 negara yang disurvei. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2010 itu filipina yang paling tertinggi. Dan di tahun 2012 ini, Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara.

"Untuk di dunia sendiri, Indonesia di ranking 20. Dan skor Indonesia ke 62 ini bisa dibilang merupakan skor yang di atas rata-rata seluruh negara. Dan skor rata-rata di seluruh negara itu adalah 43. Dan Indonesia bisa mendapatkan skor 62," tuturnya.

Yuna menjelaskan bahwa metodologi OBI ini menilai ketersediaan dokumen anggaran ke publik dan kecukupan informasinya. Karena itu, ada 8 dokumen kunci anggaran yang dinilai untuk melihat Open Budget Index, yaitu:

1. Pre-Budget Statement atau kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

2. Executive Budget Proposal atau nota keuangan dan RAPBN-nya.

3. Enected Budget atau APBN yg telah ditetapkan.

4. Citizen Budget atau ringkasan anggaran yang mudah dipahami publik dan mudah dipublikasikan.

5. In year report atau laporan realisasi anggaran. Di Indonesia, laporan ini yang belum di publikasikan. Jadi ini adalah satu-satunya dokumen yang belum di
publikasikan oleh pemerintah.

6. Mid year review atau laporan pelaksanaan APBN semester pertama.

7. Year end report atau laporan keuangan pemerintah pusat, dan

8. Audit Report atau laporan hasil pemeriksaan.

Yuna menambahkan, OBI rendah pada tahun 2010, karena pemerintah tidak membuat citizen budget atau ringkasan anggaran yang memudahkan publik untuk membaca.

"Namun, pada APBN 2012 pemerintah membuatnya dan mempublikasikan di beberapa media dan laman kementerian keuangan," pungkasnya. (Riz)