Kian Transparan, Skor Keterbukaan Anggaran Indonesia Naik

Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan International Budget Partnership (IBP) pada 23 Januari 2013 lalu menunjukkan peningkatan indeks transparansi anggaran Indonesia dari skor 51 pada 2010 menjadi 62 pada 2012.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan menjelaskan, skor 62 menunjukkan transparansi anggaran Indonesia berada pada kategori kedua, yaitu menyediakan informasi anggaran secara substansial. Skor Indonesia saat ini berada di atas skor rata-rata, 43, dari 100 negara yang disurvei.

"Peningkatan score OBI 2012 Indonesia disebabkan adanya ketersediaan delapan dokumen kunci anggaran yang diteliti OBI dipublikasikan meningkat," kata Yuna dalam acara peluncuran OBI 2012 di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2013).

Yuna menjelaskan, pada OBI 2010, pemerintah Indonesia tidak membuat citizen budget atau ringkasan anggaran yang memudahkan publik untuk membaca. Namun, pada APBN 2012, pemerintah membuat dan mempublikasikannya di beberapa media dan laman kementerian keuangan.

"Begitu juga dengan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang sebelumnya dibuat namun tidak dapat diakses. Pada OBI 2012 dipublikasikan," tuturnya.

Selain itu, lanjut Yuna, kecukupan informasi dalam dokumen seperti nota keuangan juga mulai bertambah seperti informasi mengenai target kinerja dan yang lainnya. "OBI juga dipergunakan sebagai salah satu kriteria negara untuk turut serta dalam inisiatif global Open Government Partnership yang diluncurkan pada 2011 dengan Indonesia merupakan salah satu pendirinya," ungkapnya.

Agenda transparansi anggaran, termasuk pembuatan citizen budget yang dimulai 2012 merupakan salah satu rencana aksi dalam Open Government Indonesia sehingga mampu meningkatkan skor OBI.

Meski demikian, menurutnya masih banyak hal yang kurang dan perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi anggaran di Indonesia seperti pemerintah belum mempublikasikan in year report atau realisasi anggaran pada tahun berjalan untuk tiga bulan. "Mulai 2012, Kemenkeu membuat laporan realisasi ini, namun terhenti pada bulan agustus," imbuhnya.

"Prestasi peningkatan keterbukaan anggaran Indonesia, bukan keberhasilan pemerintah semata. Peningkatan ini bisa dicapai karena faktor lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik, partisipasi masyarakat sipil, dan inisiatif global seperti Open Government," ujar Yuna. (Yus)