Sukses

Warga Bangkalan Menuntut Kembali Fuad Amin Dilantik

Sekitar seribu santri yang tergabung dalam Forum Santri Bangkalan, Madura, Jatim, mendesak pelantikan Fuad Amin sebagai bupati. Di Pamekasan, demonstran menuntut LPJ Bupati Dwiatmo ditolak.

Liputan6.com, Bangkalan: Sekitar seribu santri dari 15 pondok pesantren mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, baru-baru ini. Awalnya, mereka melakukan long march dari Stadion Bangkalan di kawasan Jalan Sukarno-Hatta. Tak berbeda dengan aksi sebelumnya, demonstran yang tergabung dalam Forum Santri Bangkalan ini menuntut bupati terpilih Fuad Amin Imron dan wakilnya Muhamad Dong segera dilantik [baca: Masyarakat Bangkalan Mendesak Mendagri Lagi].

Mereka juga mendukung langkah DPRD setempat yang tak menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan. Penjagaan di depan kantor Pemkab cukup ketat. Petugas hanya mengizinkan 20 perwakilan untuk bertemu dengan Sekretaris Daerah, Kurtini. Setelah menyampaikan aspirasi, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.

Proses pengangkatan Bupati Bangkalan memang berlarut-larut. Sejak pemilihan Bupati Bangkalan berlangsung di Gedung Dewan setempat, awal Januari silam, ketegangan sudah terasa. Maklum, pendukung Fuad Amin dan massa calon bupati Sulaiman yang saat itu berada di luar gedung dikhawatirkan bentrok [baca: Fuad Amin Bupati Bangkalan Terpilih].

Akhirnya, Fuad Amin-Muhamad Dong menang telak atas pasangan Sulaiman dan Sunarto dengan perbandingan 42 melawan tiga suara. Namun hingga sebulan kemudian, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno tak juga melantik Fuad Amin. Pemerintah malah mengangkat Achmad Ismail sebagai pejabat sementara bupati [baca: Penunjukan Pjs Bupati Bangkalan Diprotes Warga]. Langkah pemerintah itu berkaitan dengan dugaan Fuad Amin menggunakan ijazah palsu [baca: Bupati Terpilih Bangkalan Membantah Menggunakan Ijazah Palsu].

Unjuk rasa juga terjadi di depan Kantor DPRD Pamekasan, Madura. Demonstrasi yang dilakukan sekitar seratus anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Madura itu berbarengan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Pamekasan Dwiatmo di hadapan Dewan. Pengunjuk rasa menuntut LPJ Dwiatmo ditolak karena terlibat Kasus Penyimpangan Beras Operasi Khusus, dua tahun silam.(ZAQ/Mohammad Khodim)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.