Sukses

Anggaran Sertifikasi Guru Diselewengkan, FMGJ Lapor Jokowi

Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) mengungkap adanya biaya tunjangan sertifikasi guru DKI Jakarta yang sering terlambat dan dipotong oleh oknum birokrasi pendidik.

Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) mengungkap adanya biaya tunjangan sertifikasi guru DKI Jakarta yang sering terlambat dan dipotong oleh oknum birokrasi pendidik. Mereka pun segera melaporkan dugaan penyimpangan anggaran itu ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Kami meminta kepada Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan untuk menjelaskan secara resmi tentang tunjangan Profesi Pendidik. Karena tunjangan sertifikasi guru di DKI Jakarta selalu terlambat dibayar dan kurang sejak tahun 2010 sampai 2012," kata Ketua FMGJ Heru Purnomo di sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis (24/1/2013).

Kekurangan tunjangan sertifikasi, lanjutnya,  yang terparah terjadi pada 2012. Sebab seluruh guru SD dan SMP Negeri di Jakarta hanya dibayar Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) selama 10 bulan, sedangkan guru SMA/SMK negeri hanya 11 bulan.

"Anehnya tidak pernah ada penjelasan resmi dari pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta, atas kekurangan Pembayaran tersebut sejak 2010 hingga sekarang," keluhnya.

Selain itu, tambah Heru, mulai dari 2013 pengadaan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah DKI Jakarta harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan dapat diakses siapapun.

"Harus ada mekanisme pelaporan jika pengadaan sarana dan prasarana tidak diminta sekolah, tidak sesuai kebutuhan sekolah, dan barang ditemukan dalam keadaan rusak. Padahal belum pernah digunakan," pungkas dia. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini