VIDEO: Buah 100 Hari Kerja Jokowi-Ahok: Kartu Sehat & Pintar

Dalam masa 100 hari kerja memimpin DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah merealisasikan janji untuk memberikan layanan pengobatan dan pendidikan gratis kepada warga.

Layanan tersebut diwujudkan melalui fasilitas Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Efektifkah kebijakan itu? Berikut ulasan yang Liputan6 SCTV rangkum dalam "100 Hari Jokowi-Basuki".

Saat masa kampanye calon gubernur DKI Jakarta, Juni 2012 lalu, Jokowi memamerkan 2 jenis kartu, yakni Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Janji pun diucapkan Jokowi kepada calon pemilih, yakni Kartu Sehat yang bisa digunakan warga Jakarta untuk berobat gratis, sedangkan Kartu Pintar untuk sekolah gratis.

Hanya 26 hari setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mewujudkan janjinya. Pada tanggal 10 November 2012, Kartu Jakarta Sehat resmi diluncurkan. Kartu 'ajaib' itu dibagikan langsung oleh sang gubernur kepada warga Jakarta. Dengan kartu ini, semua warga Jakarta bisa berobat secara gratis.

Kurang dari sebulan kemudian, Mantan Walikota Solo ini kembali merealisasikan janjinya dengan meluncurkan Kartu Jakarta Pintar. Kartu ini diberikan kepada para pelajar di Jakarta yang terpilih. Kartu ini bisa digunakan sebagaimana kartu ATM untuk biaya operasional pendidikan. Setiap bulan, kartu ini diisi dana sebesar Rp 240 ribu dan dikelola sendiri oleh pelajar yang menerimanya.

Kini buah kebijakan Jokowi sudah dapat dirasakan warga Jakarta. Seperti Sri Hartati, warga Tebet, Jakarta Selatan. Setelah selama 30 tahun menjadi pasien langganan Puskesmas Tebet, buruh di pabrik garmen ini bisa merasakan fasilitas berobat gratis dengan menggunakan Kartu Jakarta Sehat.

Meskipun fisik Kartu Jakarta Sehat belum diterimanya, Sri tetap bisa menggunakan fasilitas ini dengan memperlihatkan fotokopi KTP miliknya. Tanpa harus membayar sepeser pun, ia bisa mendapatkan layanan pemeriksaan dokter serta obat.

Manfaat Kartu Jakarta Sehat juga dirasakan warga tidak mampu. Asih misalnya. Wanita 45 tahun yang tinggal di sebuah ruangan 6 meter persegi di Bukit Duri ini tidak mampu berobat. Setiap kali sakit, ia hanya minum obat atau jamu dari warung. Kini, Sri bisa berobat secara gratis. Begitu juga dengan Wi Tiu Nio yang bertahun tahun menderita diabetes. Ia berharap program kesehatan ini bisa membantunya berobat.

Pengawasan untuk program Kartu Jakarta Sehat memang mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan membuat program berobat gratis ini menjadi tepat sasaran. Terlebih lagi, dana yang digunakan tergolong besar. Anggaran Kartu Jakarta Sehat tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1,55 triliun.

Selain pengawasan, keberhasilan program ini juga ditentukan oleh sistem pendukung, seperti pelayanan rumah sakit, ketersediaan obat, serta dukungan politik. Seperti diketahui, hingga kini APBD 2013 belum juga disahkan.

Kartu Jakarta Pintar juga tak lepas dari kritik. Berbeda dengan Kartu Jakarta Sehat yang hanya digunakan saat sakit, Kartu Jakarta Pintar akan diisi dana secara periodik dengan dikelola langsung oleh pelajar pemegang kartu. Padahal, kebutuhan pelajar sangat berbeda-beda. Dari hal inilah, terjadi peluang peruntukan dana yang tidak tepat sasaran. (Riz)