VIDEO: 100 Hari Jokowi Atasi Kemacetan Jakarta

Kemacetan salah satu problematika Jakarta yang hingga kini belum terpecahkan. Bahkan kian parah, kendati gubernur silih berganti. Jumlah kendaraan di Ibukota terus meningkat, sementara jalan tak ada penambahan yang berarti.

Sejumlah upaya pun dilakukan Gubernur Joko Widodo dalam 100 hari kepemimpinannya. Salah satunya mengitegrasikan Kopaja dengan bus transjakarta. Kopaja yang memiliki spesifikasi seperti bus transjakarta diperbolehkan melayani penumpang di jalur busway.

Dengan cara ini, waktu kedatangan bis dinilai lebih cepat dan penyerobotan jalur busway akan berkurang. Untuk sementara, Kopaja P20 jurusan Lebak Bulus-Stasiun Kota dan S13 jurusan Ragunan-Grogol yang akan  mulai melayani penumpang di jalur isitimewa itu.

Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan mengganti sistem three in one di jalur tertentu dengan pembatasan kendaraan menggunakan nomor ganjil dan genap. Cara ini dinilai ampuh membatasi jumlah kendaraan yang beredar di Ibukota setiap harinya.

Bagi warga yang terkena kebijakan ini, dapat beralih ke kendaraan umum. Atau masuk ke jalur yang dibatasi sebelum pukul 06.00 WIB atau sesudah pukul 20.00 WIB. Bisa juga bergabung dengan kendaraan teman yang satu arah atau memarkirkan kendaraan di stasiun dan terminal sebelum beralih ke kendaraan umum. Rencananya, kebijakan ini akan berlaku mulai Maret mendatang.

Sementara untuk meningkatkan pelayanan moda andalan Ibukota, bus transjakarta, Jokowi berjanji akan menambah 2000 bus transjakarta secara bertahap selama 2 tahun. Selama ini, sejumlah masalah masih dikeluhkan pengguna bus transjakarta.

Selain itu, keamanan di atas kendaraan umum juga menjadi masalah yang harus mendapat perhatian serius. Akhir Desember lalu, angkot M06 jurusan Kampung Melayu-Gandaria dibajak dua perampok di jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Seorang penumpang, Chaerudin, nekat melompat dari angkot yang tengah melaju kencang hingga tewas.

Dalam jangka panjang, Pemprov DKI akan membangun MRT. Pembiayaan proyek yang mencapai Rp 15 triliun ini telah disepakati pemerintah pusat dan daerah DKI Jakarta.

Pemerintah pusat siap menanggung 51 persen dari anggaran itu. Sementara 49 persen, akan ditopang Pemprov DKI Jakarta. Kendati demikian, belum jelas proyek ini kapan akan dimulai.

100 Hari kerja tidak bisa mengukur keberhasilan suatu jabatan. Kendati begitu, warga Jakarta menunggu gebrakan Jokowi dalam mewujudkan janji-janji itu. Jangan sampai janji-jani Jokowi hanya kuat di atas kertas namun lapuk dalam realisasi.(Ali)