Sukses

Polda Metro Siap Siaga Amankan Demo Buruh

Tak hanya menghadapi sejumlah jalan di ibukota yang digenangi banjir, para pengguna lalu lintas juga diminta mewaspadai potensi kemacetan yang diakibatkan demo buruh.

Tak hanya menghadapi sejumlah jalan di ibukota yang digenangi banjir, para pengguna lalu lintas juga diminta mewaspadai potensi kemacetan yang diakibatkan demo buruh.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) siap mengamankan dan mengawal aksi unjuk rasa buruh yang berasal dari wilayah Bekasi, Jawa Barat.

"Rencananya, massa dari Forum Pekerja Metal dari Cikarang, Kabupaten Bekasi, akan berunjuk rasa ke beberapa lokasi termasuk Monumen Nasional," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Polda Metro Jaya mendapatkan pemberitahuan rencana aksi yang diperkirakan mencapai 3.000 orang dari berbagai elemen organisasi buruh akan berunjuk rasa hari ini.

Kombes Rikwanto menyebutkan lokasi yang menjadi sasaran aksi unjukrasa, yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gedung DPR , serta Bundaran Hotel Indonesia dan Monas.

Para buruh menuntut pemerintah menghapuskan jasa penyaluran tenaga kerja kontrak (outsorcing) dan penolakan penundaan upah buruh yang telah ditetapkan.

Rikwanto menyatakan Polda Metro Jaya beserta jajarannya menyiagakan 9.000 personel untuk mengamankan aksi demo buruh. Para personel tersebut berasal dari gabungan Polres, Polda, BKO TNI dan Satpol PP.

Pihak kepolisian, tambah Rikwanto, akan menjaga keamanan di sekitar titik pemberangkatan, parkiran, objek vital dan lokasi menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kami bukan hanya berjaga di objek-objek unjuk rasa, tapi juga di pemberangkatan, jalan, tempat parkir, dan objek-objek vital lain," ujar Rikwanto.

Menurut informasi yang diterima polisi, para buruh dan pekerja yang menggelar unjuk rasa besok akan menuntut penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing dan penolakan penangguhan pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Ant/Riz)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.