Keluhan DPD ke Jokowi: Dari PKL Sampai Prostitusi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menerima kunjungan kerja DPD RI Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung Balai Kota. Dalam rapat kerja terbuka itu, para anggota DPD menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Beberapa di antaranya yaitu masalah permintaan pembuatan jembatan di Warung Buncit, RW 05, yang sudah 1 tahun belum terealisasi. DPD juga menyampaikan kebingungan masyarakat dalam pembayaran pajak pribadi.

"Mohon sosialisasinya diperbanyak dan diperluas," kata Dani Anwar, Anggota Komite I DPD RI yang mengaku mendapat laporan warga ketika reses, Senin (14/1/2013).

Selain itu, gubernur juga diminta agar apabila terdapat kegiatan warga dalam bidang kerajinan tangan dan membutuhkan pelatihan, sebaiknya pemrov memperjelas prosedur untuk mendapat pembinaan dari dinas terkait. Selain itu juga mengenai pendataan penduduk miskin yang masih simpang siur, antara data BPS dan Bappeda tidak sinkron.

Penyampaian aspirasi masyarakat DKI Jakarta ini oleh DPD diharapkan dapat membentuk sinergitas dengan pemrov DKI. Alasannya, aspirasi warga ini dinilai dapat membantu pemda dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

"Salah satunya mengenai pembangunan moda transportasi di DKI Jakarta. Itu kita bisa menjembatani dengan pemerintah pusat," kata Vivi Efendi, anggota komite II DPD RI.

Beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain:
1. Masih banyak PKL yang berjualan tidak pada tempatnya.
2. Di salah satu daerah Kebayoran Lama pada siang hari dimanfaatkan sebagai tempat jual-beli barang curian dan malamnya menjadi tempat prostitusi.
3. Transaksi pembangunan proyek di sekitar pemukiman warga banyak yang belum ada AMDAL-nya.
4. Mengenai tunjangan guru honorer yang berharap jadi PNS. Menteri Pendidikan mengatakan pengangkatan PNS itu kewenangan pemrov DKI.
5. Satpol PP masih sekitar 800 yang statusnya masih PTT dan akan dicabut Jamsostek-nya
6. Di Rumah Sakit Duren Sawit pasiennya terlunta-lunta. Jika ingin kubur jenazah biayanya 1-2 juta.
7. Banjir di Gang Film, Jl. Durian, Jakarta Selatan.
8. Di Jakarta Timur, ada orang kaya yang membangun taman di atas kali yang menyebabkan banjir.
9. Tentang sertifikasi tanah yang sekarang tidak ada lagi untuk masyarakat yang butuh kejelasan status tanah yang mereka miliki selama puluhan tahun.
10. Lahan untuk PKL di RW 04, Pasar Minggu, digusur oleh 'oknum' untuk dibangun tempat pemotongan ayam tanpa IMB dan AMDAL.

(Ism)