Sukses

Ahok: RSBI Dihapus, Tenang, Pak Jokowi Jamin Soal Kualitas...

Kualitas pendidikan dan sarana di sekolah-sekolah negeri akan disamakan di semua wilayah ibukota.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah ketok palu soal nasib Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Meski ke depan sekolah unggulan itu bakal dihapus, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama yakin, soal kualitas pendidikan, warga DKI Jakarta tak perlu khawatir. Ada Jokowi.

Sebab, kata Ahok, Gubernur Jokowi bisa menjamin semua sekolah negeri akan berkualitas tinggi dan sama di tiap daerah ibukota.

"Pak Gubernur sudah jamin kualitas akan sama. Tenang saja, Pak Gubernur itu pengalaman. Lebih pengalaman dibanding saya, dulu dia kan mengurus Solo," ungkap Ahok, di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2013).

Dia menambahkan, kualitas pendidikan dan sarana di sekolah-sekolah negeri akan disamakan. Agar, anak-anak dan orangtua tidak usah dipusingkan untuk memilih sekolah. Karena, lanjut Ahok, banyak sekolah bagus itu letaknya jauh dari rumah.

"Mutu tiap sekolah dan tiap wilayah akan kami (Jokowi-Ahok) jamin sama, sekolah negeri itu tidak boleh kalah dengan mutu luar negeri," ucapnya.

Selain itu, Ahok juga membongkar sedikit rahasia, bahwa akan dibangun sekolah yang dapat menampung anak-anak dari keluarga tidak mampu. "Juga akan dibangun sekolah , anak-anak dari kalangan tidak mampu, (biaya) akan ditanggung semua," tuturnya.

Sebelumnya, permohonan uji materil Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diajukan oleh orangtua murid, Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Desember 2011. Dan hari ini, MK menyatakan permohonan tersebut diterima yang berarti sekolah di bawah RSBI harus tutup buku.

Sebelumnya, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan status baru bagi eks sekolah RSBI, yaitu Sekolah Kategori Mandiri (SKM) dinilai salah kaprah oleh MK.

"Tetap ilegal dan melanggar undang-undang kalau dengan metode dan cara yang sama. Ini harus diperhatikan. Sama seperti kita memutus Badan Hukum Pendidikan (BHP) beberapa waktu lalu," kata Juru Bicara MK, Akil Mochtar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/1/2012). (Ein)


* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.