Ketua Banggar DPR: PPATK Jangan Cari Sensasi

Temuan rekening gendut milik 20 anggota Badan Anggaran DPR oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuat ke publik. Hal ini ditanggapi beragam oleh politisi di Senayan, termasuk oleh anggota Banggar DPR.

"PPATK jangan mencari sensasi dengan mengungkap ke publik. Kalau memang tujuannya adalah untuk mengurangi perilaku korupsi dari pejabat negara, itu bagus. Tapi jangan selalu dipublikasi," tegas Ahmadi Noor Supit, Ketua Banggar DPR, di Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Ditambahkan Ahmadi, apa yang dilakukan PPATK pada akhirnya secara politis sangat mengganggu kondisi politik di negeri ini. Seharusnya PPATK menyerahkan masalah ini kepada aparat terkait. "Saya pikir PPATK bertanggung jawab atas temuan itu. Cuma persoalannya, temuan itu tidak harus dikaitkan dengan korupsi," ujarnya.

Anggota DPR itu, kata Ahmadi, profesinya juga beragam, seperti jadi pengusaha dan lain-lain. Jadi, kalau ada yang tidak berimbang antara penghasilan anggota DPR dengan profesi lain itu wajar saja. "Transaksi itu akan berbeda sesuai penghasilan mereka," jelas politisi Partai Golkar ini.

Dia juga tak menutup mata akan adanya transaksi mencurigakan yang mengarah pada perbuatan korupsi. "Silakan saja (diproses), kita tunduk pada mekanisme itu. Tetapi kewenangan pemeriksaan ada di KPK," tegasnya.

Ahmadi juga berharap apa yang dilakukan PPATK tidak mengganggu kondisi politik dan ekonomi saat ini. "Misalkan ada yang melakukan transaksi perbankan menjadi tidak nyaman karena PPATK melakukan tindakan terlalu jauh," paparnya.

Sebelumnya, PPATK sudah menyerahkan 20 nama anggota Banggar DPR yang memiliki rekening gendut dan transaksi mencurigakan. Nilai transaksi mencurigakan yang dilakukan para anggota Banggar itu berkisar ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah per transaksi. Bahkan, jika diakumulasikan, ada yang nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah.(Ado)