SPSI Menolak Ikut Demonstrasi Kenaikan BBM

Liputan6.com, Jakarta: Gelombang demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan telepon berlanjut. Namun, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memutuskan untuk tidak ikut unjuk rasa massal yang bakal digelar besok. SPSI menilai, aksi penggalangan massa itu sangat bermuatan politis. Demikian diungkapkan Sekretaris DPP SPSI Syukur Santo di Jakarta, Rabu (8/1).

Menurut Syukur, keputusan itu ditetapkan setelah DPP SPSI menggelar rapat Selasa kemarin. Seluruh anggota SPSI berpendapat bahwa demonstrasi yang terkonsentrasi di Istana Presiden ditunggangi unsur politis [baca: Chatib Basri: Ancaman Pengusaha-Buruh, Persekutuan Tak Suci]. Kendati demikian, SPSI tak akan tinggal diam. Mereka juga berencana menggelar demonstrasi pada 14 Januari mendatang. Namun sebelumnya, DPP SPSI akan mengadakan pendekatan kepada DPR dan jajaran menteri terkait.

Lebih jauh Syukur berpendapat, kenaikan tiga komponen vital itu jika dilihat dari sisi upah pekerja, sangatlah memberatkan. Jika kenaikan BBM tidak dibatalkan, besar kemungkinan bakal terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran.

Di tempat terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terus mematangkan rencana demonstrasi massal, besok. Ketua Apkindo Suparwanto mengklaim sekitar 40 ribu buruh dengan pengusaha akan ikut. Suparwanto menjamin aksi mereka bukan untuk menjatuhkan Presiden Megawati Sukarnoputri, tapi lebih kepada penolakan kenaikan harga. "Tak ada unsur politis di sini," tegas dia. Sedianya, para pengunjuk rasa akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, kawasan Monumen Nasional, dan Istana Merdeka.

Langkah Apindo disambut Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ketua Umum Kadin Abu Rizal Bakrie menyatakan siap mendukung rencana Apindo. Sebab, kebijakan itu akan mengakibatkan industri terpuruk. Di sisi lain, beban kehidupan buruh semakin berat. Untuk itulah, Kadin meminta pemerintah menunda atau menurunkan kenaikan harga tersebut. Apindo dan Kadin mengajukan permintaan itu kepada Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wapres, Jakarta. Mereka datang didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan Boediono, Menko Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.

Dalam kesempatan itu, para pengusaha meminta insentif dan penurunan beban pembayaran pajak barang mewah serta pungutan bea masuk, jika kebijakan tidak direvisi. Wapres mengaku belum bisa mengabulkan permintaan tersebut. Sebab, dirinya harus berkonsultasi dengan sejumlah menteri terkait. Sementara Boediono mengaku sudah meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk menurunkan tarif bea barang mewah sekitar 22 persen. Menkeu juga telah meminta Dirjen Bea dan Cukai untuk meninjau kembali retribusi pajak masuk pada bidang ekspor dan impor.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)