Jokowi Gandeng MUI Cegah Peredaran Bakso Babi

Isu adanya bakso oplosan daging babi yang beredar di tengah masyarakat, khususnya di ibukota, menyita perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Persoalan ini pun menjadi pembahasan serius Jokowi bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Jakarta.

"Bahas soal kasus bakso yang merupakan pintu masuk untuk membicarakan, mendeteksi kehalalan dari hulu ke hilir, maksud penyembelihan, termasuk pembuatan tempat tradisional tata niaga daging. Harus dipisahkan sedemikian rupa, mana babi dan mana yang halal," jelas Ketua MUI Amidhan usai bertemu Jokowi di Balaikota, Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Amidhan juga menyorot keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH). Ia mengusulkan agar karyawan di RPH tersebut memiliki kartu tanda pengenal (ID Card).

"Hewan itu sering tersiksa di RPH. Jadi harus orang yang mempunyai ID card. Ada pelatihan cara memotong yang halal bagaimana, supaya tidak ngamuk sapinya," kata Amidhan.

Masalah lain yang memprihatinkan, kata Amidhan, yakni menurunnya omzet penjualan bakso di pasaran. Tak tanggung-tanggung, besarnya mencapai 50% akibat isu ini.

"Supaya pasar itu meningkat lagi dan melakukan pembinaan, tata niaga diatur dan dijamin mana yang halal dan tidak halal. RPH babi sudah terpisah," ucap Amidhan.

Merespons sikap MUI, Jokowi menyambut baik. "Ya memberi masukan banyak. Kayak masalah bakso babi, ya ditindaklanjuti lah. Saran-saran dari MUI saya rasa sudah cukup bagus, diperbaiki, dicek, diklarifikasi masalah-masalah itu," kata Jokowi.

Bakso oplosan dalam beberapa pekan terakhir ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Jakarta dan kawasan lain di Pulau Jawa. Salah satunya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Petugas Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jaksel, menyita puluhan daging babi yang akan dicampur pada adonan bakso di Pasar Cipete.(Ais)