BK Rehabilitasi Nama Anggota DPR yang Dituding Memeras

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Muhammad Prakosa pada sidang paripurna lanjutan, Jumat (14/12/2012) siang ini, akan melakukan pemulihan atau rehabilitasi nama baik terhadap anggota Dewan yang tak terbukti melanggar kode etik. Hal itu terkait tudingan terhadap sejumlah anggota DPR memeras beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Nama-nama anggota Dewan yang masuk daftar rehabilitasi, ungkap Prakosa, di antaranya Mohammad Hatta, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Selain nama itu, Prakosa enggan mengungkapkan nama lain yang akan dipulihkan nama baiknya di mata masyarakat.

Prakosa mengatakan, nama-nama yang berhak mendapatkan rehabilitasi akan langsung disebutkan Ketua DPR Marzuki Alie dalam sidang paripurna. Nama-nama ini, kata Prakosa, merupakan nama yang juga dimintai permintaan maaf oleh Dahlan dan juga Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo.

"Nama-namanya nanti disebutkan oleh Ketua DPR Bapak Marzuki Alie. Kami telah mengirimkan surat kepada fraksi terkait pada kemarin sore dan mudah-mudahan pagi ini yang bersangkutan sudah menerima hasil keputusan dan sanksi yang kami berikan," ucap Prakosa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BK DPR, terdapat empat anggota dewan terbukti melanggar kode etik dan dikenai sanksi ringan dan sedang. "Nama-nama ini akan diumumkan secara luas pada sidang paripurna kali ini," imbuh Prakosa.

Lebih jauh Prakosa juga menjelaskan, BK DPR melalui pimpinan DPR telah menyampaikan surat imbauan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan teguran kepada menteri terkait yang melontarkan isu tanpa bukti. Dalam surat imbauan, BK DPR hanya menyampaikan agar Dahlan Iskan maupun menteri-menteri lain berhati-hati menyampaikan suatu isu atau persoalan yang belum jelas buktinya.

"(Surat imbauan) Sudah disampaikan kepada Pimpinan DPR dan akan disampaikan secepatnya kepada Presiden. Mohon kepada pak Dahlan untuk berhati-hati dalam melontaskan isu dan persolan, yang belum jelas. Sebab, dapat merusak hubungan antarlembaga negara," pungkasnya.(Ais)