Sukses

BK DPR Akan Adukan Dahlan Iskan ke Presiden

Rapat BK DPR di Kopo, Puncak juga membahas soal tindakan terhadap Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan.

Selain memutuskan nasib para anggota DPR RI yang dilaporkan terkait permintaan upeti ke sejumlah perusahaan negara, rapat Badan Kehormatan (BK) di Kopo, Puncak juga membahas soal tindakan terhadap Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan.

Anggota BK DPR dari Fraksi PAN, Alimin Abdullah mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono. "Isinya, 'Pak Presiden, ada anak Anda namanya Dahlan sembarangan untuk nuduh orang, ambil nama seperti mungut di jalan. Ganti-ganti terus, direvisi'," kata dia saat dihubungi Kamis (6/12/2012).

BK DPR, dia menambahkan, akan membawa hasil keputusan ini ke presiden melalui pimpinan DPR.  

Apakah ada sanksi untuk Dahlan. Alimin menyebut, pihaknya tak berwenang memberikan hukuman. "Karena itu bukan ranah kami," kata dia.

Sementara, bagi para anggota DPR yang dilaporkan Dahlan, Alimin mengatakan, pihaknya akan bertindak sesuai dengan bukti. "BK ini dibuat ini supaya badan ini (DPR) terhormat, menegur yang salah, memberi peringatan, menegakkan tata krama." Sesuai aturan main.

Sebaliknya, jika ada anggota DPR terlapor yang ternyata tidak terbukti memeras, nama baik mereka akan direhabilitasi. "Iya dong, mengurangi dosa Dahlan,"kata Alimin.

Sebelumnya, Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudo Husodo menyatakan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan BK DPR, memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran etika yang dilakukan anggota dewan.

Namun, ia menolak untuk memberikan rincian sanksi apa yang bakal diberikan kepada anggota DPR yang melakukan pelanggaran etika tersebut.

Sebelumnya, BK DPR RI telah menelusuri laporan Dahlan mengenai  permintaan upeti kepada sejumlah BUMN. Sejumlah anggota dewan diklarifikasi seperti Zulkieflimansyah (PKS),  Achsanul Qosasi (Demokrat), Linda Megawati (Demokrat), Sumaryoto (PDIP), Idris Laena (Golkar).

BK DPR juga telah memanggil Dahlan Iskan, Dirut PT Garam, Dirut PT PAL, Dirut PT Merpati Nusantara Airline dan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). (EIN)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini