Mendagri Menolak Pemilu Lokal di Aceh

Liputan6.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menegaskan tak akan ada pemilihan umum lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemilu hanya akan dilakukan secara nasional pada 2004. Karena itulah, Mendagri menolak pemilu lokal di Aceh sebagai bagian dari klausul perjanjian damai di Jenewa, Swiss. "Di dalam undang-undang otonomi, tidak ada istilah partai politik lokal atau pemilu lokal," kata Mendagri di Jakarta, Rabu (11/12).

Sementara pagi tadi, sekitar pukul 10.00 WIB, rombongan juru runding kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka tiba kembali di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Juru Bicara GAM T. Kamaruzzaman berharap perjanjian damai dapat terlaksana di lapangan. Untuk itu, dia meminta TNI mampu mengontrol pasukan yang ada di Aceh, supaya tak melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Imbauan ini juga berlaku buat tentara GAM.

Rencananya, rombongan ini akan kembali ke Aceh, Kamis besok. Setibanya di sana, menurut Kamaruzzaman, mereka akan memasyarakatkan hasil perundingan Jenewa. Misalnya, implementasi tahap awal, yaitu penarikan pasukan TNI-GAM ke barak dan meletakkan senjata. Selanjutnya, mereka akan bertemu dan berkoordinasi dengan pihak RI untuk mengimplementasikan penghentian kontak senjata di lapangan [baca: Pekan Depan, Kelompok Kerja Perdamaian RI-GAM Bekerja]. Hal inilah yang diharapkan GAM dapat berjalan sesuai dengan perjanjian di atas kertas.

Pengepungan TNI terhadap GAM di rawa-rawa Cot Trieng, Aceh Utara, memang telah berakhir sejak Selasa kemarin [baca: TNI Ditarik Bertahap dari Aceh]. Namun demikian, dua pos TNI di Desa Keutapang, Kecamatan Nisam dan Desa Cot Trieng, Kecamatan Muara Dua tetap dipertahankan. Alasannya, masyarakat setempat yang meminta. Selain itu, menurut Komandan Resor Militer 011 Lilawangsa Kolonel Azmin Yusril Nasution, atas permintaan masyarakat pula, sekitar 90 personel TNI tetap dipertahankan di kedua pos tersebut.

Sedangkan sekitar 1.400 personel yang lebih dari 40 hari mengepung GAM telah ditarik mundur. Menurut Wakil Komandan Satuan Tugas dan Penerangan Komando Operasi TNI Mayor Eddi Fernadi, penarikan pasukan telah mulai dilakukan sejak Selasa kemarin, sekitar pukul 05.00 WIB. Namun, upacara pelepasan baru dilaksanakan pada siang hari. Upacara digelar di sektor selatan pengepungan dalam wilayah Desa Pulo Iboih, Kecamatan Kuta Makmur.

Saat penarikan, sejumlah personel TNI membagikan sisa perbekalan kepada warga yang tinggal berdekatan dengan pos penjagaan. Sejumlah barak yang sempat dibangun saat pengepungan juga dimusnahkan untuk menghindari dipergunakan pihak lain. Menanggapi penarikan pasukan TNI, Juru Bicara Sayap Militer GAM Sofyan Dawood mengatakan, TNI menarik pasukan karena tak berhasil mengepung GAM. Sebab, seluruh anggota GAM telah melarikan diri. Kerena itulah, dia meyakini, penandatangan perjanjian damai hanya dijadikan alasan TNI untuk mundur.(AWD/Tim Liputan 6 SCTV)