Presiden Myanmar Pertimbangkan Nasib Rohingya

Liputan6.com, Yangon: Pemerintahan Junta Militer Myanmar telah berlalu. Myanmar mulai membenahi pemerintahannya. Menjelang kedatangan Presiden Barack Obama, Presiden Thein Sein memulai langkah-langkah positif, seperti memberikan amnesti kepada 452 tahanan, baik warga negaranya maupun orang asing.

Kini, seperti dilansir Associated Press, Sabtu (17/11/2012), Presiden Thein mulai mempertimbangkan nasib etnis muslim Rohingya yang selama ini terpinggirkan.

Dalam sebuah surat yang dikirim ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Thein menyatakan pemerintah Myanmar mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine barat. Namun, dalam surat tersebut, Thein tidak menyebutkan waktu atau kapan pemerintah Myanmar akan menyelesaikan ketegangan.

Sebagaimana diketahui, sekitar hampir 200 orang tewas dan lebih dari 100.000 orang mengungsi sejak Juni kemarin. Berbagai kecaman dan desakan datang dari berbagai negara dunia, terutama negara-negara muslim.

"Dalam suratnya, Thein Sein menyatakan pemerintahnya siap untuk menangani isu-isu mulai dari pemukiman kembali penduduk yang mengungsi dan pemberian status kewarganegaraan untuk mereka," kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang mengutip surat tersebut.

"Thein Sein juga mengatakan ia juga akan melihat isu-isu, termasuk izin kerja dan izin pemberian kebebasan beraktivitas bagi Rohingya sebagaimana hak-hak warga negara lainnya dan sejalan dengan "norma-norma internasional yang diterima" tambah juru bicara tersebut.

PBB memperkirakan ada 800.000 warga Rohingya di Myanmar yang masih terisolasi dari pemerintahan. Sebab, hingga saat ini mereka harus mendapatkan izin khusus untuk menikah, untuk memiliki lebih dari dua anak, dan bahkan saat bepergian ke luar desa mereka. (RZK)