Sukses

Priyo Apresiasi Langkah Dahlan

Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso menilai langkah yang ditempuh Menteri BUMN Dahlan Iskan sebaiknya menyampaikan pendapat itu berhati-hati dalam berbicara.

Liputan6.com, Denpasar: Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso mendukung Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan pejabat negara maupun anggota parlemen yang melakukan praktik pemerasan dengan direksi BUMN.

"Saya mendukung Pak Dahlan Iskan ada keinginan untuk membeberkan praktek 'kongkalikong' DPR-RI dengan jajaran direksi BUMN, sehingga publik mengetahui," kata Priyo Budi di Kuta, Bali, Kamis (8/11).

Priyo menilai langkah yang ditempuh Dahlan Iskan sebaiknya menyampaikan pendapat itu berhati-hati dalam berbicara. Sebab setiap pernyataan Dahlan, selaku pejabat negara memberikan dampak terhadap di masyarakat.

"Saya sarankan pak Dahlan Iskan untuk lebih berhati-hati berbicara karena pernyataannya tentu memberikan resonasi kuat. Apalagi beliau pejabat terkenal," ucap Priyo Budi yang didampingi anggota lainnya Gede Sumarjaya Linggih.

Lebih lanjut Priyo menuturkan dalam kurun waktu dua pekan ini, pernyataan Menteri BUMN tentang praktik kongkalingkong DPR-RI dengan direksi BUMN sudah menenggelamkan lembaga legislatif. "Seakan lembaga parlemen runtuh dalam dua pekan ini akibat pemberitaan media massa terkait dugaan kongkalingkong oknum anggota DPR. Hal ini terkait pemberitaan soal pernyataan pak Dahlan Iskan tersebut," ucap politikus Partai Golongan Karya itu.

Priyo Budi menyarankan kepada Dahlan Iskan, kalau memang cukup bukti-bukti, lebih baik melaporkan kepada kejaksaan dan lembaga terkait dengan alat bukti kuat, sehingga yang bersangkutan bisa ditangkap.

"Kalau pernyataan pak Dahlan Iskan seperti itu bisa merusak hubungan antara DPR-RI dengan pemerintah. Apalagi tidak cukup bukti kuat," jelas Priyo. Terlebih, menurut Priyo, sampai sekarang Dahlan baru membeberkan dua nama oknum anggota DPR RI. "Itu pun belum disertai bukti-bukti kuat."

Menurut Priyo, keterbukaan Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan (BK) DPR-RI sangat penting untuk menindak praktik kotor untuk memperbaiki pengelolan pemerintahan.(ANT/AIS)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini