Jokowi-Ahok Diharapkan Bisa Hilangkan Pungli

Liputan6.com, Semarang: Harapan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2012-2017 Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) diutarakan Duta Universitas Indonesia untuk Reformasi Birokrasi Doktor Dewi Aryani. Ia berharap Jokowi-Ahok dalam kurun waktu tiga bulan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus mampu menghilangkan pungutan liar atau pungli.

"Bersama Jokowi-Basuki, DKI harus bersih dan melayani. Pelayanan kecamatan dan kelurahan harus jadi prioritas. Paling lama tiga bulan, tidak ada lagi pungutan liar (pungli) di DKI Jakarta, dan semua harus berbasis teknologi informasi," kata Dr. Aryani kepada ANTARA di Semarang, Senin (15/10) pagi.

Dewi mengemukakan hal itu terkait pelantikan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Berbagai harapan dan angan-angan warga DKI yang telah memilih, menurut Dewi, tentu mengharapkan keduanya segera bekerja merealisasikan berbagai janji selama kampanye.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta Jokowi-Ahok segera menerapkan mekanisme pengaduan masyarakat setiap pelayanan publik, termasuk menerapkan "no wrong door policy" (kebijakan tidak boleh salah pintu).

"Selain itu, sanksi tegas harus diberlakukan terhadap aparatur yang masih 'main mata'. Saya rasa Jokowi jago dalam hal ini," ucap Dewi.

Ke depan Dewi pun berharap pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai gubernur dan wagub memulai dari yang kecil tapi kelihatan.

Begitu pula dalam pengadaan barang dan jasa. Dia menyarankan melalui electronic procurement (e-procurement), kemudian efisiensi penggunaan fasilitas dinas, menerapkan zona integritas, dan melakukan downsizing (perampingan) struktur.

Sementara di sisi lain Dewi mengingatkan hal yang paling rawan adalah soal kepala dinas. Karena itu, seyogianya semua jabatan kepala dinas harus diisi melalui promosi terbuka.(ANT)