Amien Rais: Sweeping WNI Sangat Manusiawi

Liputan6.com, Jakarta: Ketua MPR Amien Rais menilai isu sweeping atas warga negara Indonesia muslim di sejumlah kota di Australia sebagai reaksi yang wajar atas Tragedi Bali, 12 Oktober silam. Amien memahami aksi tersebut sebagai reaksi lantaran koban yang paling banyak berasal dari Negeri Kanguru. "Mungkin kita juga akan bersikap sama bila terjadi ledakan bom di suatu negara dan korbannya kebanyakan warga negara Indonesia. Itu sangat manusiawi," kata Amien Rais kepada SCTV di Jakarta, Ahad (3/11) [baca: Lagi, Rumah WNI Digeledah di Australia].

Amien mengimbau agar sikap pemerintah Australia tidak dibalas dengan sweeping sejenis di Tanah Air. Menurut Amien, aksi tersebut tidak akan produktif dan konstruktif. Sebab, sikap itu selain tidak bijak juga tak menyelesaikan masalah.

Amien mengusulkan, penyelesaian yang lebih efektif adalah menggunakan jalur diplomatik, bisa setingkat presiden, menteri luar negeri, atau di level imigrasi. Kedua pihak diharapkan bisa meredakan ketegangan. Namun, Amien melihat ada kesan pemerintah Indonesia lambat dalam merespons isu penggeledahan tersebut. "Karena itu media massa harus terus mendorong pemerintah untuk lebih tanggap menyikapi kasus yang terjadi," kata Amien.

Pendapat senada disampaikan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Abu Hanifah. Menurut dia, sweeping sejumlah WNI di Australia terjadi karena kesalahan kedua negara. Betapa tidak, razia dilakukan tanpa dasar kuat. Sedangkan pemerintah Indonesia tampaknya tak punya rasa kebangsaan tinggi, sehingga terkesan tenang-tenang saja atau tak membela warganya yang diperlakukan tak adil.

Pimpinan Ikhwanul Muslimin Indonesia Habib Husein Alhabsy juga menyatakan keheranannya perihal penangkapan dan interogasi paksa delapan keluarga WNI di Negeri Kanguru. Dia menandaskan, alasan Australia menggerebek rumah WNI yang pernah pernah mengikuti pengajian dan ceramah Ketua Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba`asyir tak kuat. Untuk mengatasi masalah ini, Husein meminta pemerintah Indonesia segera bertindak agar WNI di Australia merasa hidup tenang dan aman [baca: Pemerintah Diminta Segera Merespons Tindakan Australia].

Hal senada juga pernah dikemukakan Kepala Bidang Penerangan Kedutaan Besar RI di Australia Trini Suwalang. Menurut Trini, tindakan polisi Australia sudah melanggar Konvensi Wina. Dalam konvensi itu disebutkan, dalam memperlakukan warga negara tertentu yang dicurigai mengancam stabilitas, pemerintah setempat harus memberitahu perwakilan negara asal tersangka.(YYT/Tim Liputan 6 SCTV)