Ratusan Buruh Makassar Tuntut Penghapusan Outsourcing

Liputan6.com, Makassar: Sebagian buruh di berbagai kota besar di Tanah Air, Rabu (3/10), menggelar demonstrasi dan aksi mogok nasional. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya.

Ratusan buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Selatan berunjuk rasa meminta pemerintah menghapus sistem tenaga kerja kontrak ataupun outsourcing (sistem kerja alih daya).

"Kami meminta Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebagai Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan penekanan terhadap pengusaha agar mensejahterakan buruhnya dan menghapus outsourcing," tutur Sekertaris KSBSI Haerul Hafid di Makassar, Rabu.

Selain menghapus outsourcing, imbuh Haerul, para buruh menuntut Pemprov Sulsel menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang jenis pekerjaan yang tidak dijadikan outsourcing.

"Semua pekerjaan dimasukkan dalam outsourcing dan tidak ada transparansi. Kami perlu kejelasan status, sebab kami sudah puluhan tahun bekerja untuk PLN," tambah Haerul.

Dalam demo buruh di Kantor Gubernur Sulsel, pengujuk rasa juga menolak upah murah dengan mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia yang dinilai mengebiri hak buruh.

"Kami juga meminta kebijakan Pemprov Sulsel agar melaksanakan jaminan kesehatan baik bagi buruh, masyarakat dan kaum miskin lainnya per 1 Januari 2014. Agar jaminan pensiun seluruh perusahaan swasta di Indonesia diberlakukan 1 Juli 2015," ujar Ketua KSBSI Sulsel Andi Mallanti.

Sebelumnya aksi berlangsung tegang, massa berupaya masuk dalam Kantor Gubernur Sulsel untuk bertemu Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Namun Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia itu tidak berada di tempat.

Berdasarkan informasi yang beredar, Syahrul sedang berada di rumah jabatannya di Jalan Sungai Tangka, bersebelahan dengan Jalan Sudirman, Makassar. Sang gubernur sedang menggelar pertemuan tertutup.

Tak puas menunggu untuk menyalurkan aspirasi, massa kemudian memaksa masuk dengan mendorong-dorong pintu gerbang kantor Pemprov Sulsel. Sejumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah berjaga-jaga di bagian dalam pintu gerbang.

Para buruh tersebut kemudian menutup dua ruas di jalan protokol Urip Sumoharjo sekitar 20 menit, sehingga terjadi kemacetan yang cukup panjang.

Setelah diberitahu bahwa gubernur tidak ada di tempat buruh kemudian berorasi dan hanya diterima Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel Andi Hasbi Nur.

"Beginilah nasib kaum buruh dan rakyat saat ingin menyampaikan aspirasi langsung ke pimpinan malah yang didorong hanya bawahan, tetapi kalau masalah proyek dan berbau uang langsung ditanggapi serius. Orang miskin dan buruh dilarang sejahtera," tegas Samsuddin pegawai outsoursing Perusahaan Listrik Negara Takalar.

Tak puas di Kantor Gubernur, buruh pun kemudian bergeser ke Kantor DPRD Sulsel dan diterima beberapa anggota Dewan dengan tuntutan yang sama. Titik aksi sebelumnya berpusat di jembatan layang Makassar.(ANS/Ant)