Menhut Janji Perjuangkan Remunerasi Polhut

Liputan6.com, Jakarta: Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan akan berkomitmen menerapkan reformasi birokrasi di kementrian yang dipimpinnya. Dalam reformasi birokrasi itu juga menurutnya hak remunerasi bagi para pegawainya yang menjadi Polisi hutan (Polhut) juga harus diperjuangkan.

Pasalnya, lanjut Zulkifli, saat ini polisi hutan hanya mendapatkan gaji Rp 2 juta per bulan. Padahal, tugas polhut sangatlah berat lantaran setiap hari harus bertemu hewan liar yang sangat berisiko. Dan hal itu jauh berbanding terbalik dengan apa yang didapat pegawai kementrian keuangan yang hanya bertugas di kota tapi gajinya jauh lebih tinggi.

"Itu juga saya sampaikan bahwa reformasi birokrasi ini juga memperhatikan hak remunerasi itu. Jadi bayangkan saja polhut itu tugasnya dihutan berteman dengan gajah dan harimau tapi pendapatannya cuma 2 juta," kata Zulkifli usai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan kementrian kehutanan di kantornya, Selasa (11/9).

"Coba kalau di kementrian keuangan itu tugasnya di kota tapi pendapatannya 10 juta. Guru-guru walaupun di desa tertinggal sudah Rp 5 juta. Nah ini kan polhut kerjanya di tengah hutan dan kalau cuma Rp 2 juta itu gimana mau ngasih makan anak istrinya," tambah Zulkifli.

Karena itu Zulkifli menuturkan harus ada keseimbangan pendapatan yang harus didapat para pegawainya. Dia juga meminta pihak terkait mempercepat remunerasi bagi para pegawai kemenhut. Namun, soal berapa nominal yang akan didapatkan para pegawainya, dirinya belum mengetahui persis.

"Jadi harus ada keseimbangan. Jadi kita juga minta percepatan apa yang disebut remunerasi itu. Soal nominalnya belum tahu saya, sekjen itu yang tahu," pungkasnya.(AIS)