KNPI Minta Pemerintah Perhatikan Kasus Rohingya

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Taufan EN Rotorasiko meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap minoritas muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, utara Myanmar. Pasalnya, didalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Indonesia dihimbau untuk ikut memberikan perdamaian di dunia.

"Kita sebagai negara nomer satu di ASEAN kita harus memiliki peranan yang lebih aktif lagi. Karena dalam UUD juga sudah diatur bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia," kata Taufan saat ditemui diacara Buka Puasa Bersama dan santunan terhadap anak yatim dalam rangka HUT KNPI ke-39 di gedung DPP KNPI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/8)malam.

Oleh karena itu menurutnya pemerintah Indonesia harus mendorong PBB untuk lebih memperhatikan tragedi kemanusiaan yang telah memakan ratusan korban jiwa. "Karena hingga saat ini kejadiannya tidak berhenti. Kalau kita tidak bertindak cepat dan tegas maka saya khawatir kita terkesan tidak merasa bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang ada disana," ungkapnya.

Selain itu, Taufan mengatakan bahwa pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan selama ini oleh presiden SBY yang telah melakukan dialog dan telah membantu memberikan tempat penampungan bagi warga rohingnya di Indonesia. "Dan itu perlu diapresiasi. Tapi kita harus lebih aktif lagi," tegasnya.

Badan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCHR) mengatakan setidaknya 78 orang dilaporkan tewas sejak kerusuhan pecah pada Mei lalu. Selain itu, 1.200 orang dinyatakan hilang dan 80 ribu orang mengungsi di sekitar Kota Sittwe dan Maungdaw.

Pemerintah Myanmar menolak mengakui warga etnis Rohingya, yang dianggap sebagai imigran ilegal. Diperkirakan 800 ribu warga Rohingya hidup di Provinsi Rakhine, Myanmar, dan setidaknya 200 ribu lebih hidup di Bangladesh. Mereka tidak diakui oleh kedua negara itu. (ARI)