DPR Pertanyakan Pesawat Hercules dari Australia

Liputan6.com, Jakarta: Pesawat Hercules jenis C-130 bekas yang dihibahkan pemerintah Australia ke Indonesia saat kunjung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum disetujui DPR. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 23 ayat 1 hibah atau menerima hibah dari pemerintah/lembaga asing harus dengan persetujuan DPR.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin melalui pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (6/7). Hasan, panggilan akrab pensiunan jenderal itu memperkirakan empat pesawat Hercules tersebut tidak layak terbang.

Apalagi pesawat itu perlu perbaikan dengan biaya sekitar US$ 60 juta atau sama dengan US$ 15 juta per unit. Menurut Hasan, hal itu sangat aneh. Sebab, dalam waktu bersamaan Australia juga menawarkan enam buah pesawat dengan jenis yang sama seharga US$ 90 juta atau sama dengan US$ 15 juta per unit. Kondisi pesawat yang ditawarkan ini pun siap dioperasionalkan.

"Artinya harga jual dan harga hibah sama. Dengan uang 150 juta dollar AS, sebaiknya kita membeli saja Hercules baru sebanyak lima buah. Dengan pesawat baru kita mampu menghemat biaya pemeliharaan dan jumlah jam terbang yang banyak serta aman dipakainya," tutur Hasan.(ADI/AIS)