Sukses

AS Desak SCAF Segera Serahkan Kekuasaan pada Sipil

Pemerintah AS melalui jurubicara luar negerinya, Senin (18/6) menyatakan keprihatinannya atas perkembangan situasi politik dan keamanan di Mesir. Dewan Militer Mesir tak segera menyerahkan kekuasaan ke pihak sipil.

Liputan6.com, Washington: Perkembangan kondisi politik dan keamanan di Mesir belum juga membaik. Terlebih setelah Dewan Militer Mesir memutuskan untuk menunda peralihan kekuasaan kepada pemerintahan sipil setelah pilpres. Dunia internasional pun ikut mengamati perkembangan dalam negeri Mesir tersebut.

Pemerintah AS melalui jurubicara luar negerinya, Senin (18/6) menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut.

"Kami sangat prihatin dengan adanya keputusan untuk memperpanjang masa kepemimpinan militer. Pemerintah AS mendesak Dewan Agung Angkatan Bersenjata (SCAF) di Mesir untuk mengembalikan kepercayaan publik dan internasional dalam proses peralihan demokrasi melalui komitmen kenegaraan mereka menuju proses perencanaan konstitusional, pemilihan anggota parlemen secara demokratis, serta perubahan dan peralihan pemerintahan secara permanen kepada pemerintahan sipil," kata Victoria Nuland.

Nuland menyampaikan komentar tersebut pada saat hasil sementara pemilihan umum presiden diumumkan, Ahad (17/6), di Mesir. Hasil sementara tersebut menyatakan Mohamed Moursi, anggota Ichwanul Muslimin di Mesir, mendapat suara terbanyak setelah mengalahkan pesaingnya yang juga mantan perdana menteri Ahmed Shafiq.

SCAF yang mulai berkuasa sejak Februari 2011 pascatumbangnya Hosni Mubarak, mengatakan dalam pernyataan pers di Kairo, Senin (18/6) bahwa pihaknya berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih akhir Juni. Tetapi SCAF mengeluarkan deklarasi konstitusional tambahan, Ahad malam (17/6), guna merebut kembali kekuasaan legislatif setelah parlemen dibubarkan beberapa hari yang lalu. Hal itu menjadi pergerakan yang dilihat AS sebagai upaya memperpanjang masa kepemimpinan SCAF di Mesir.

"Kami ingin presiden yang terpilih secara demokratis, parlemen yang terpilih secara demokratis, sebuah konstitusi yang mencerminkan kehendak rakyat Mesir, serta peralihan kekuatan secara penuh kembali kepada sipil secepat mungkin," kata Nuland.

Sementara itu, jurubicara Pentagon George Little menyatakan pihaknya terus berusaha mendesak SCAF untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah terpilih dan menghargai hak universal rakyat serta undang-undang Mesir. Di luar masalah tersebut, Mahkamah Agung Konstitusional Mesir, Kamis (14/6) membatalkan DPR yang didominasi oleh tokoh Muslim, dengan mengutip undang-undang pemilihan anggota parlemen yang tidak konstitusional. Namun Ichwanul Muslimin menolak keputusan untuk membubarkan parlemen dan meminta referendum mengenai nasib Mesir. (ANT/Xinhua-OANA/Vin)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini