Kesowo, Terjepit di Antara Dua Gajah

Liputan6.com, Jakarta: Kursi Sekretaris Negara (Sesneg) yang tengah diduduki Bambang Kesowo terus digoyang. Bahkan, belakangan sempat beredar kabar bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyiapkan sejumlah nama untuk menggantikan posisi Kesowo. Penyebabnya, dana Bantuan Presiden (banpres) sebesar Rp 30 miliar yang dikeluarkan Megawati untuk merehabilitasi asrama TNI/Polri dipersoalkan sejumlah kalangan, termasuk DPR. Alasan mereka, seharusnya dana itu sudah disetor ke kas negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Begitu pula berdasarkan UU No. 25/2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, alasan itulah yang menjadi dasar utama bagi orang di lingkaran Megawati untuk mendepak Kesowo.

Cerita suram Kesowo bermula saat bekas Sekretaris Wakil Presiden ini menyarankan kepada Megawati untuk menggunakan dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2002 buat merealisasikan niatnya. Belakangan setelah duit itu dikucurkan, merebak kecurigaan. Pasalnya, Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Anshari Ritongan mengaku tak mengetahui bila dana pembangunan asrama TNI/Polri itu diambil dari APBN 2002. "Saya tak tahu jika dana itu diambil dari APBN. Pengeluarannya tidak melalui kantor saya (Dirjen Anggaran)," ungkap Anshari [baca: Banpres Rp 30 Miliar untuk Asrama TNI/Polri Dipertanyakan].

Lantas dari mana dana itu didapat? Ternyata duit yang dikeluarkan Megawati atas nama pemerintah itu didapat dari Banpres yang tak pernah dibukukan. Kisah dana ini semakin seru, karena Kesowo dianggap lambat melaporkan keberadaan uang Banpres ke Departemen Keuangan. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 jelas mengatur semua penggunaan rekening dana nonbujeter harus dilaporkan ke Departemen Keuangan. Atas kelalaian itu, Kesowo dianggap membembebani Megawati.

Kesowo berkelit. Birokrat yang telah tiga dasawarsa bekerja di lingkungan Setneg ini berpendapat, UU masih memberikan tempo lima tahun untuk penyesuaian. Apalagi, menurut dia, tak mudah mengkonsolidasikan semua dokumen dan data yang ada di Setneg. Sebab, pekerjaan itu membutuhkan waktu yang panjang karena data yang dikumpulkan juga berasal dari era Presiden Soeharto. "Tak ada seorang akuntan publik yang sanggup melakukan itu dalam waktu singkat," kata Kesowo dalam dialog dengan SCTV beberapa waktu silam.

Namun, Kesowo bukan tak sadar dengan karirnya yang tengah di tubir jurang. Ia pun mahfum dirinya dijadikan target tembak. "Mereka ada maunya yang lain," ujarnya. Sayangnya, lelaki kelahiran Sragen, Jawa Tengah, 27 Maret 1945 ini enggan menjelaskan ucapan yang dimaksud. Alumni Univesitas Havard Law School, Amerika Serikat (1983) ini juga tak bisa menolak bila karirnya terancam lantaran pelacakan dana Banpres yang dilakukan DPR [baca: Bambang Kesowo Diperiksa Seputar Dana Banpres].

Tim 12 bentukan Komisi I DPR merekomendasikan bekas Wakil Sekretariat Kabinet ini bersalah dalam pengelolaan dana banpres. "Kami sepakat, Kesowo bersalah," ujar seorang anggota Tim Kecil Zulvan Lindan [baca: Bambang Kesowo Direkomendasikan Bersalah]. Keputusan tim kecil ini berimplikasi luas. Gesekan dan hitungan politis mulai merebak. Maklum, posisi Kesowo sebagai penguasa Setneg memang strategis dalam percaturan politik di Tanah Air. Sebab, siapa pun yang menduduki jabatan itu diyakini dekat dengan sumbu-sumbu pengambilan keputusan di negeri ini. PDI-P yang paling ngotot mengincar kursi Kesowo. Bahkan kabar yang beredar, Sekretaris Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo dan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung telah disiapkan untuk menggantikan Kesowo.

Pencalonan Tjahjo dan Pramono dikabarkan didukung Taufiq Kiemas, suami Megawati. Bahkan, Taufiq terang-terangan menegaskan, PDI-P memang mengincar posisi sekretaris negara untuk melindungi Megawati dari pengaruh Kesowo. Sebab menurut Taufiq, selama ini Kesowo telah menjauhkan istrinya dari rakyat. "Kesowo membuat Megawati sendirian. Padahal, Megawati menjadi presiden bukan karena Kesowo, melainkan karena rakyat," kata pemilik beberapa pom bensin di Jakarta ini.

Cendikiawan muslim Nurcholis Madjid rupanya sepaham. Rektor Universitas Paramadina Mulya ini menilai posisi Megawati tak akan lebih beruntung bila tetap mempertahankan Kesowo. Terlebih jika skandal ini dapat mendorong DPR menggunakan hak interpelasi, seperti yang kini sedang diperjuangkan sejumlah wakil rakyat di Senayan [baca: Sesneg Dinilai Menyimpangkan Dana Banpres]. "Bila Megawati ingin lepas dari beban, sebaiknya Kesowo dikeluarkan," jelas Cak Nur, demikian Nurcholis biasa disapa. Kendati begitu, ia tetap mengakui bahwa Kesowo adalah orang yang cukup ahli mengelola Setneg.

Tapi tampaknya, Taufiq dan PDI-P masih harus bersabar. Megawati belum memberikan sinyal untuk mengganti Kesowo. Bahkan, terbetik kabar Taufiq dan Megawati sering terlihat tak kompak. Ini karena Megawati tak juga mengganti Kesowo. Jika demikian, kursi Kesowo yang sudah terlanjur bergoyang akan menjadi kursi malas. Di lain sisi, kemarahan terhadap Kesowo akan semakin memuncak dan boleh jadi akan membuat Megawati sulit tidur.(ICH)