Sukses

Anggota DPR Sesalkan Penanganan Lumpur Lapindo

Anggota Komisi V DPR RI KH Abdul Hakim menyesalkan lambannya penanganan luapan lumpur Lapindo oleh BPLS.

Liputan6.com, Jakarta: Kalangan anggota Komisi V DPR RI KH Abdul Hakim menyesalkan lambannya penanganan luapan lumpur Lapindo oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Material lumpur terus keluar perut bumi dari hari ke hari. BPLS bahkan harus meninggikan tanggul penahan lumpur.

"Fakta di lapangan, luapan lumpur tidak tertangani dengan baik sehingga mengancam keselamatan warga di sekitar tanggul. Ini adalah kelalaian BPLS dalam melaksanakan tugas," kata Abdul Hakim kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (22/9).
 
Seperti diberitakan sebelumnya, endapan lumpur terus bertambah hingga menyamai tinggi tanggul penahan. Ini terjadi akibat lambannya pengaliran lumpur ke Kali Porong. Peralatan BPLS kurang bekerja optimal, bahkan sering rusak.
 
Andi Hakim mendesak BPLS bekerja lebih serius menangani luapan lumpur Lapindo, termasuk mengantisipasi dampak geologi lokasi itu. Infrastruktur juga perlu dibenahi demi kelancaran arus transportasi di sekitar tanggul.
 
Tahun 2011, kata Andi Hakim, anggaran BPLS mencapai Rp 1,286 triliun, termasuk di dalamnya untuk penanganan dampak sosial, perbaikan infrastruktur, dan penanganan luapan lumpur. Jadi, tidak ada alasan kekurangan anggaran sehingga lumpur tidak bisa dialirkan.

"Anggaran yang ada kan sudah disepakati bersama. Dan ini luapan lumpur sudah berlangsung lima tahun. Seharusnya sudah bisa diantisipasi agar tidak menumpuk," tegas Andi Hakim.(WIL/SHA)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini