Sukses

Anies Cawapres, JK: Konsentrasi Gubernur di Jakarta Saja

Pendamping Jokowi harus yang mampu menaikan elektabilitas dan membantu pekerjaan presiden.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju dalam pertarungan Pilpres 2019-2024. Menurut Jusuf Kalla, Anies lebih baik fokus membenahi DKI Jakarta.

"Nda, Nda (tidak, tidak ). Semua bisa (Cawapres), tapi Anies konsentrasi Gubernur DKI" kata Jusuf Kalla usai lakukan jalan santai di kawasan Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).

Terkait pendamping Joko Widodo alias Jokowi, JK menuturkan pendamping Jokowi di Pilpres mendatang harus yang mampu mendongkrak elektabilitas dan siap membantu pekerjaan seorang presiden.

"Siapa yang bisa menambah elektablitas dan siapa yang bisa membantu," ujar JK.

JK sendiri sudah menolak maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, perundangan membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode.

Meski begitu, mantan Ketua Umum Golkar itu mengungkapkan dua kriteria ideal sosok cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

"Pertama bisa menambah elektabilitas," ujar JK.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dikenal Publik

Menurut JK, siapapun calon pendamping Jokowi di Pilpres 2019, wajib memiliki elektabilitas dan dikenal publik secara luas. Sehingga, kehadirannya bisa ikut meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Kedua, kata JK, kriteria ideal cawapres Jokowi yakni tokoh yang berpengalaman. Sebab, ujar Wapres, menjadi wakil presiden berarti harus mampu mengerjakan tugas seorang presiden.

Ia mencontohkan BJ Habibie yang harus mengemban tugas Presiden Soeharto yang mengundurkan diri karena desakan publik pada 1998.

"Kalau tidak pengalaman, Pak Habibie kalau tidak siap bagaimana? Jadi di sampingnya juga harus bisa pengalaman di pemerintahan. Kalau tidak punya pengalaman di pemerintahan, juga nanti sulit mengatur di dalam pemerintah (itu sendiri)," kata JK.

 

Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini