Liputan6.com, Jakarta: Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, pihaknya sedang membahas beberapa usulan pemerintah di bidang pengembangan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Di antaranya hibah pesawat tempur jenis F-16 dari Amerika Serikat [baca: TNI Terima Dua Skuadron F-16].
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR tersebut menjelaskan, hal lain yang masuk dalam pembahasan adalah mengenai pendidikan dan latihan militer bersama serta kebutuhan-kebutuhan di bidang pertahanan lainnya. "Dalam rapat dengar pendapat (RDP) awal pekan ini dengan Menteri Pertahanan (Menhan), kami akan mendalami Rencana Anggaran Kementerian dan Lembaga Negara (RAKL) yang diajukan pemerintah (melalui Kementerian Pertahanan)," kata Nurhayati di Jakarta, Jumat (10/6).
Dia mengemukakan pula, pemerintah sudah mengajukan anggaran pertahanan sebesar Rp 80 triliun. Selanjutnya, anggaran tersebut dirasionalisasikan dalam pembahasan di Komisi I DPR menjadi Rp 61 Triliun.
Menurut Nurhayati, Komisi I selalu mendukung peningkatan anggaran sesuai dengan kebutuhan mitra kerja. "Tapi, tidak asal setuju. Kami perlu mempelajari dan mengkajinya dengan melakukan berbagai try out terhadap seluruh sumber data serta masalahnya, baru diberi rekomendasi atau kesepakatan untuk ditindaklanjuti, demi kepentingan rakyat serta bangsa," kata Nurhayati.(TOW/ANS/Ant)
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR tersebut menjelaskan, hal lain yang masuk dalam pembahasan adalah mengenai pendidikan dan latihan militer bersama serta kebutuhan-kebutuhan di bidang pertahanan lainnya. "Dalam rapat dengar pendapat (RDP) awal pekan ini dengan Menteri Pertahanan (Menhan), kami akan mendalami Rencana Anggaran Kementerian dan Lembaga Negara (RAKL) yang diajukan pemerintah (melalui Kementerian Pertahanan)," kata Nurhayati di Jakarta, Jumat (10/6).
Dia mengemukakan pula, pemerintah sudah mengajukan anggaran pertahanan sebesar Rp 80 triliun. Selanjutnya, anggaran tersebut dirasionalisasikan dalam pembahasan di Komisi I DPR menjadi Rp 61 Triliun.
Menurut Nurhayati, Komisi I selalu mendukung peningkatan anggaran sesuai dengan kebutuhan mitra kerja. "Tapi, tidak asal setuju. Kami perlu mempelajari dan mengkajinya dengan melakukan berbagai try out terhadap seluruh sumber data serta masalahnya, baru diberi rekomendasi atau kesepakatan untuk ditindaklanjuti, demi kepentingan rakyat serta bangsa," kata Nurhayati.(TOW/ANS/Ant)
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.