Sekjen Partai Demokrat Datangi KPK, Ada Apa?

Bawa 17 Kotak Dokumen, Partai Demokrat Daftar ke KPU — Partai Demokrat yang diwakili oleh Sekjen Hinca Panjaitan dan Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Ibas Edhie Baskoro Yudhoyono mendaftarkan partainya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Senin (16/10). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan mendatangi Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (15/3/2018). Hinca datang didampingi oleh 3 orang pria.

Berdasarkan pantauan, Hinca tiba di Gedung KPK sekitar pukul 13.30 WIB. Hingga kini, belum diketahui kedatangan politikus Demokrat itu untuk tujuan apa.

"Ntar, ntar," singkat Hinca.

Sebelumnya, Sekjen Nasdem Johny G Plate juga mendatangi KPK pada Selasa, 13 Maret 2018. Menurut dia, Nasdem menggelar pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pertemuan ini sebagai bentuk kunjungan balasan setelah sebelumnya KPK menyambangi DPP Nasdem dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air, khususnya di internal parpol.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hari ke-dua Rapimnas Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi ibu Ani Yudhoyono tiba di SICC Sentul, Bogor, Minggu pagi.

2 dari 2 halaman

OTT Kepala Daerah

KPK Tunjukkan Uang Miliaran Rupiah Kasus Suap Wali Kota Kendari — Penyidik KPK menunjukan uang pecahan Rp 50 ribu dihadapan Wartawan hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan di Walikota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan tak akan mengikuti saran pemerintah untuk menunda penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah di Pilkada 2018.

Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya menyiapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pergantian calon kepala daerah yang terindikasi terlibat tindak pidana korupsi.

"Daripada harus menghentikan proses hukum yang sudah memiliki bukti cukup pada peristiwa pidananya," ujar Saut saat dikonfirmasi, Selasa (13/3/2018).

Ia menyatakan tetap akan mengumumkan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah dalam waktu dekat. Apalagi, kecukupan alat bukti sudah dikantongi KPK untuk menjerat para calon kepala daerah.

Apalagi, indeks persepsi korupsi (IPK) di Tanah Air terbilang diam di tempat. Indonesia memiliki IPK 37 dari nilai tertinggi 100.

"Yang begitu tak baik buat angka indeks persepsi korupsi Indonesia yang saat ini masih jalan di tempat," kata Saut.