BPIP Gandeng Babinsa dan Alutsista TNI untuk Sebar Ideologi Pancasila

Bersama Kepala UKP-PIP, Tokoh Lintas Agama Bahas Hubungan Islam dan Pancasila — Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif memaparkan materi saat hadir dalam diskusi, di Jakarta, Rabu (13/12). Diskusi tersebut membahas "Hubungan Islam dan Pancasila". (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk ikut terlibat dalam menyebarkan ideologi Pancasila di Tanah Air.

Hal ini disampaikan Kepala BPIP Yudi Latief saat bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Pertemuan berlangsung tertutup.

"BPIP hanya satu badan di tingkat pusat saja. Tidak punya armada sampai jauh ke bawah. Kami bisa bersama dengan TNI untuk memfungsikan Babinsa-Babinsa," ucap Yudi di kantor Panglima TNI, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Karena itu, dia berencana membuat nota kesepahaman (MoU) dengan TNI agar ada pelatihan untuk Babinsa ini, supaya bisa segera menyosialisasikan Pancasila. Selain itu, Yudi menuturkan, dengan adanya Alutsista TNI yang memadai, juga bisa digunakan sebagai alat untuk mensosialisasikan Pancasila.

"Misal menggunakan alutsista tentara seperti kapal-kapal laut bisa digunakan ekspedisi kebangsaan. Jadi misalnya pemuda dari seluruh Indonesia pada angkatan pertama misal (berjumlah) 22, lalu kita kumpulan di satu kapal laut, lalu eksepedisi. Misal ke Pulau Kana, kemudian bikin jambore budaya, pertukaran gagasan, pertukaran pengalaman antar-keragaman Indonesia. Menumbuhkan rasa cinta Tanah Air," ungkap Yudi.

Hal positif ini mendapat sambutan dari Panglima TNI, dan siap mendukung program tersebut.

"Dari TNI akan mendukung program kerja yang sudah direncanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena TNI memiliki infrastruktur yang sangat bagus sampai ke pelosok Tanah Air. Mulai dari tingkat Kodam, Korem, Kodim, Koramil sampai dengan Babinsa," jelas Marsekal Hadi.

Dia pun menjelaskan, program kerja yang akan dilakukan oleh BPIP, tentu membutuhkan infrastruktur TNI. "Untuk itu, program kerja yang nantinya akan dilaksanakan, tentunya memerlukan infrastruktur tersebut," tegas Marsekal Hadi.

Anggota BPIP Romo Benny membantah bahwa kerja sama ini berhubungan dengan kerja politik. Terlebih dimulai berbarengan dengan momen Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Enggak ada kaitannya. Sejak awal hasil riset itu persoalan ideologi menjadi masalah. Justru kita memantapkan ideologi Pancasila untuk suatu kekuatan pembangunan, ya karakter bangsanya dulu harus dibangun. Jadi enggak ada kaitannya," jelas Romo Benny.

Yudi Latif mengatakan perlunya nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa, khusus di bidang media karena media bisa mempererat persatuan.

2 dari 2 halaman

BPIP Alat Negara Bukan Alat Politik

Romo Benny Susestyo : Pancasila Harus Jadi Acuan Kebijakan Kita — Mengembalikan kemajemukan dan kebhinekaan menjadi cara berfikir itulah menjadi sumber tertib hukum. (Liputan 6 SCTV)

Dia menuturkan, kerja sama dengan TNI ini sudah pernah terjadi di Jember, Jawa Timur. Bahkan itu dimulai sebelum tahun politik.

Romo Benny pun menegaskan, ideologi Pancasila itu harus di atas partai, kepentingan, serta golongan. Sehingga, jelas BPIP itu menjadi alat negara bukan alat politik.

"Cara menjawabnya sederhana saja. Ideologi itu harus di atas. Di atas partai, di atas kepentingan, di atas golongan. Karena ideologi itu menjadi payung negara. Pancasila itu harus menjadi payung segalanya. BPIP itu menjadi alat negara bukan alat politik. Jadi alat negara. Ini semuanya kita ajak kerjasama," tukas Benny.

Dia menuturkan, kerja sama dengan TNI ini sudah pernah terjadi di Jember, Jawa Timur. Bahkan itu dimulai sebelum tahun politik.

Romo Benny pun menegaskan, ideologi Pancasila itu harus di atas partai, kepentingan, serta golongan. Sehingga jelas BPIP itu menjadi alat negara bukan alat politik.