Sukses

Jokowi Tolak Tanda Tangani Undang-Undang MD3

Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menguji UU MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan menolak untuk menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

"Ya kan hari ini sudah berakhir, dan saya perlu sampaikan, saya tidak menandatangani undang-undang tersebut," kata Jokowi di alun-alun Barat Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Meski tidak ditandatangani, Jokowi sadar bahwa UU MD3 tetap akan berlaku pada Kamis, 15 Maret 2018 besok, setelah disahkan oleh DPR pada Februari 2018 lalu.

"Saya sadar, saya ngerti, saya tahu bahwa sesuai ketentuan undang-undang itu akan tetap berlaku, walaupun tidak ada tanda tangan saya," ucap Jokowi.

"Kenapa saya tidak tanda tangani, ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," ucap Jokowi lagi.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Uji ke MK

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempersilakan masyarakat untuk menguji UU MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tapi untuk menyelesaikan masalah itu berarti masyarakat silakan uji materi ke MK," tandas dia.

Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU MD3. Menurut dia, sebaiknya UU tersebut diuji dulu di MK.

"Di uji materi dululah, coba kan ini yang uji materi banyak ke MK. Diuji materi. Kenapa tidak dikeluarkan perppu, ya sama saja perppu kan kalau sudah jadi nanti disetujui oleh DPR," Jokowi menegaskan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Presiden Jokowi hibur anak-anak dengan atraksi sulap di peringatan Hari Anak Nasional, di Pekanbaru, Riau.
    Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014

    Jokowi

  • UU MD3